PRFMNEWS - Sejumlah perwakilan Organisasi Kemahasiswaan mendatangi Gedung DPRD Kota Bandung, Senin 26 Juli 2021. Kedatangan organasiasi mahasiswa ini bertujuan untuk audiensi serta penyampaikan aspirasi terkait kebijakan penanganan pandemi Covid-19.
Organisasi yang hadir di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).
Mereka diterima di ruang rapat Komisi A DPRD Kota Bandung dan berdiskusi langsung bersama Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama.
Baca Juga: Pemerintah Terapkan Aturan Makan di Tempat 20 Menit, Pengusaha Warteg Bingung
Pembahasan diskusi ini menitikberatkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi selama PPKM berlangsung. Mahasiswa merasa kemunculan beberapa persoalan baru diakibatkan kurang matangnya keputusan dari kebijakan PPKM Darurat.
Ketua GMKI, Reynhart menyampaikan, pemerintah harus segera menindaklanjuti semua hal yang dirasa kurang agar masyarakat tidak terus menerus dibebani dengan PPKM yang membuat masyarakat kecil semakin dirugikan.
Penyaluran bantuan sosial atau bansos, menurut Reynhart, seharusnya dilaksanakan dengan tertib dan harus tepat sasaran, begitupun dengan vaksinasi yang terlihat fakta di lapangan tidak sesuai dengan harapan.
Baca Juga: Aturan Makan di Warteg 20 Menit akan Dijaga Polisi? Begini Penjelasannya
"Bantuan sosial bukan menjadi jaminan masyarakat terdampak merasa beruntung, tapi juga dipikirkan apa yang bisa mereka lakukan dari bantuan sosial tersebut. Alih-alih mendapatkan bansos berupa uang, namun pasar tempat mereka membeli kebutuhan pokok malah ditutup," ujarnya.
Selain itu, lanjut Reynhart, vaksin Covid-19 juga harus didistribusikan dengan cepat dan mudah.
"Beberapa masyarakat banyak kesulitan dalam mendapatkan vaksin dikarenakan informasi vaksinasi yang tidak meluas," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Reynhart juga mengatakan bahwa dalam penentuan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan, diharapkan mahasiswa dilibatkan, agar tidak hanya pihak-pihak sektoral yang terlibat.
Menurut dia, himpunan-himpunan mahasiswa juga punya peluang untuk ikut terlibat dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan.
Baca Juga: Korupsi Bansos, Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara dan Diminta Ganti Rugi Rp14,5 M
" Kami siap jika basecamp himpunan kami dijadikan posko penyaluran bansos, atau lokasi vaksinasi apabila itu dibutuhkan. Ini adalah upaya kami dalam membantu pemerintah dalam percepatan Covid-19, dan seluruh elemen masyarakat tentu akan kita sadarkan dengan pemahaman-pemahaman yang bisa diterima tanpa menakut-nakuti mereka dengan sesuatu yang menakutkan,” kata Reynhart.
Aan Andi menanggapi terkait usulan dan aspirasi yang telah disampaikan. Dengan serangkaian data dan informasi yang valid, ia menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial.
“pemerintah daerah telah mendata keluarga kurang mampu melalui perangkat daerah mulai dari desa hingga pusat, proses pendataan tersebut bisa memakan waktu selama 1 tahun lamanya, hal tersebut bisa memungkinkan terjadinya perubahan status sosial suatu keluarga yang menjadikan bantuan sosial tersebut pada akhirnya tidak tepat sasaran. Tentunya itu bisa kita upayakan dan usulkan agar efektifitas penyaluran Bantuan Sosial tepat sasaran,” tutupnya.***