Network
PRFMNEWS – Adanya opsi untuk meniadakan libur panjang akhir tahun 2020 dianggap sebagai dilematis pemerintah di tengah pandemi Covid-19.
Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Katolik Parahyangan, Prof. Asep Warlan Yusuf menyarankan pemerintah untuk tegas dan konsisten dengan kebijakan yang akan diambil terkait meniadakan libur panjang atau tetap diadakan.
Asep sangat memahami kondisi pemerintah yang dilematis memilih mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tapi berpotensi mengorbankan kesehatan masyarakat, atau mendahulukan kesehatan tetapi mengorbankan ekonomi.
“Jadi kebijakan ini perlu melibatkan para ahli, jadikan objektif dan hasilnya terukur, memang tidak bisa terus menerus begini, jadi bagaimana caranya ekonomi jalan tapi kesehatan juga diperketat,” ujar Asep saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Selasa 17 November 2020.
Baca Juga: Luhut: Kita Sangat Menyayangkan Terjadi Kerumunan-Kerumunan di Jakarta
Pemerintah juga menurutnya harus berani menerima konsekuensi terkait keputusan yang akan diambil, entah itu berisiko bagi ekonomi atau masyarakat.
Khusus terkait ekonomi, Asep menilai pada akhir tahun nanti diperkirakan sudah banyak pelaku usaha yang bersiap-siap menyambut bangkitnya ekonomi. Maka jika pemerintah memilih kesehatan yang diutamakan tentu akan menjadi masalah baru lagi.
“Jadi menurut saya harus konsisten, jangan sampai ada pilih kasih, tebang pilih, jadi kalau mau ketat kesehatan yaudah aja tapi konsisten,” ucapnya.
