Network
PRFMNEWS - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi beberapa kegiatan yang diselenggarakan di Jakarta yang abai terhadap protokol kesehatan.
Dia menyayangkan pelanggaran tersebut di tengah upaya pemerintah menekan penyebaran kasus Covid-19.
"Kita tidak ingin kerumunan karena ternyata kerumunan-kerumunan itu adalah penyebab klaster-klaster baru, dan itu sudah ada evidence (bukti) sama kita. Seperti di Jakarta kita sangat menyayangkan terjadi kerumunan-kerumunan yang tidak baik," kata Luhut dalam webinar Telaah UU Cipta Kerja yang digelar Universitas Gajah Mada, Selasa 17 November 2020.
Baca Juga: Mendikbud Umumkan Guru Honerer Akan Dapat Bantuan Rp1,8 Juta, Ini Syarat dan Cara Ceknya
Baca Juga: Hari Patah Hati Nasional! Cewek Cantik yang Dulu Populer di Facebook, Kini Sudah Lamaran
Baca Juga: Juknis Bantuan Subsidi Gaji Rp1,8 Juta Bagi Guru Madrasah Sudah Terbit, SK Penerima Sedang Disiapkan
Dikutip dari ANTARA, Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu juga menyayangkan kerumunan tanpa memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 itu juga dihadiri oleh pejabat pemerintah.
"Disayangkan juga pejabat ada yang hadir dalam kerumunan itu," imbuhnya tanpa menyebut secara gamblang kerumunan yang dimaksud.
Luhut juga menyoroti tidak dilakukannya prosedur karantina yang dilakukan seorang tokoh, lagi-lagi, tanpa menyebut secara gamblang tokoh yang dimaksud.
Ia menuturkan, berdasarkan pengalamannya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri beberapa waktu lalu, ia sendiri harus melakukan karantina selama satu minggu sebelum kemudian melakukan aktivitas.
"Saya kembali dari Yunnan tiga minggu yang lalu itu satu minggu saya quarantine (karantina) sebelum saya melakukan kegiatan yang lain. Begitu juga nanti setelah balik dari Amerika, kami juga ada prosedur harus quarantine," kata Luhut yang kini tengah berada di Amerika Serikat untuk melakukan kunjungan kerja.
Baca Juga: Kabar Baru dari Mendikbud Nadiem Makarim Soal Pembelajaran Tatap Muka
Baca Juga: Soal Rekonsiliasi Habib Rizieq, Dedi Kurnia Syah: Tidak Perlu Ada Rekonsiliasi Secara Formal
Baca Juga: Humas Kemenag Kota Bandung Ungkap Alasan Arab Saudi Hentikan Sementara Penerbitan Visa Umrah
"Saya pikir tidak boleh ada dispensasi pada siapapun yang balik dari.. terutama balik dari negara-negara yang dianggap bermasalah," imbuhnya.
Luhut menambahkan, semua lapisan masyarakat harus mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dan prosedur pencegahan Covid-19 demi memutus penyebaran virus tersebut.
Penerapan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak penting untuk terus dilakukan.
Mantan Menko Polhukam itu menilai tingkat kematian nasional dari sejumlah provinsi yang berkontribusi besar terhadap mayoritas kasus nasional hingga kini terus menunjukkan perbaikan.
Namun, ia mengaku ada beberapa provinsi yang juga masih mengalami masalah di sana sini.
"Kalau terus kita disiplin, tidak ada yang aneh-aneh pejabat-pejabat atau yang merasa pejabat, membuat kerumunan-kerumunan, saya pikir kita akan bisa meng-contain (menahan) Covid-19 ini sampai nanti kita menunggu vaksinasi yang Insya Allah akan kita lakukan pada akhir tahun ini," pungkasnya.***
