Network
PRFMNEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah untuk menunda lanjutan program kartu prakerja.
Permintaan itu disampaikan kepada pemerintah karena KPK menemukan banyak persoalan dalam program kartu prakerja.
Menanggapi hal tersebut, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menyatakan pihaknya telah melakukan kajian terhadap kartu prakerja sejak awal program tersebut mulai digulirkan.
Baca Juga: Pengumuman Tirta Raharja Terkait Pengurasan Kolam PLTA Cikalong
Hasilnya, ICW menemukan lima persoalan yang ada pada program kartu prakerja.
Berikut ini lima persoalan program kartu prakerja yang dipaparkan Peneliti ICW Wana Alamsyah saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Minggu (21/6/2020) malam.
Kurasi Lembaga Pelatihan
Sejumlah platform digital yang mengkurasi lembaga pelatihan untuk program kartu prakerja dinilai bermasalah. Pasalnya, platform digital tersebut memasukan lembaga pelatihan yang masih termasuk dalam grup yang sama.
“Misalnya Skill Academy yang dimiliki Ruangguru. Artinya platorm digital tersebut mengkurasi dirinya sendiri yang akan memunculkan konflik kepentingan,” kata Wana.
Berdasarkan hasil kajian ICW, terdapat 850 jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh 147 lembaga pelatihan dalam program Kartu Prakerja.
Baca Juga: Pengelola Objek Wisata di Kabupaten Bandung Bisa Ajukan Sertifikasi Aman Covid-19
Dari jumlah 147 lembaga pelatihan tersebut, sebanyak 111 berbentuk lembaga dan 36 merupakan individu yang tersebar dalam delapan platform digital. Salah satunya adalah Skill Academy.
Diketahui ICW, sebanyak 36 lembaga pelatihan yang berbentuk individu seluruhnya terdaftar di platform digital Skill Academy.
Afiliasi Politik
ICW juga menemukan beberapa mitra yang terlibat dalam program kartu prakerja terafiliasi dengan tim kampanye partai politik.
Menurut ICW, afiliasi dengan partai politik ini bisa memunculkan konflik kepentingan saat program kartu prakerja digulirkan.
“Afiliasi politik kami duga ada pada pemilik lembaga pelatihan yang ada di dalam program kartu prakerja,” tambah Wana.
Baca Juga: Warga Kecewa Ada Perbedaan Skor dalam Pendaftaran PPDB Kota Bandung Jalur Prestasi
Komisi
Hasil kajian ICW menunjukan, hingga kini masyarakat tidak pernah tahu soal besaran komisi yang didapatkan para mitra kartu prakerja.
“Komisi harga yang diperoleh oleh platform digital mitra kartu prakerja hingga saat ini tidak diketahui oleh masyarakat,” jelas Wana.
Nilai komisi diduga sangat besar mengingat jumlah pelatihan yang ada di dalam program kartu prakerja yang mencapai ratusan.
Standar Harga
Dari hasil kajian ICW, diketahui ada ratusan pelatihan yang disediakan oleh lembaga pelatihan melalui platform digital di dalam program kartu prakerja.
“Standar harga yang diberikan lembaga pelatihan tidak pernah jelas,” imbuh Wana.
Baca Juga: Malaysia Deportasi 450 Warga Negara Indonesia
Biaya pelatihan di dalam program Kartu Prakerja sendiri ada yang gratis bahkan hingga Rp1 juta.
