Network
PRFMNEWS - Kemudahan mengakses jasa keuangan saat ini semakin meningkat, tapi sayangnya literasi keuangan di masyarakat masih rendah.
Rendahnya literasi keuangan menyebabkan masih banyak kasus investasi bodong yang membuat masyarakat menjadi korban.
Oleh karena itu, peran media sangat penting untuk dilibatkan dalam menyebarluaskan informasi pentingnya literasi keuangan atau pemahaman masyarakat tentang keuangan.
"Akses ke jasa keuangan besar, tetapi literasi keuangan belum begitu bagus, oleh karenanya masih banyak masyarakat yang tertipu investasi bodong. Itu karena memang literasi keuangan atau pengetahuan kita mengenai keuangan belum cukup bagus. Jadi kami minta insan media untuk membantu agar masyarakat bisa lebih memahami hal tersebut,” ujarnya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri acara Workshop Media Se-Jawa Barat, di Bandung, Jumat 3 Juni 2022.
Purbaya mengungkapkan, berdasarkan data OJK, jasa keuangan dan pelayanan keuangan sudah membaik bahkan secara angka nasional mencapai 76 pesen.
Namun sayangnya, ini tidak berbanding lurus dengan literasi keuangan yang baru 36 persen.
Baca Juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani Ungkapkan Alasan Perihal Naiknya PPN jadi 11 Persen
Padahal menurutnya, apabila literasi keuangan masyarakat meningkat, maka pada akhirnya dapat membantu daya tahan ekonomi nasional.
"Janganlah bosan untuk mengedukasi masyarakat mengenai literasi keuangan, mungkin bagi sebagian orang diedukasi sekali langsung memahami, tetapi bagi yang lainnya belum tentu langsung paham dan itu harus dilaksanakan secara simultan," lanjutnya.
Purbaya juga menyinggung terkait Bank Digital yang kerap memberikan bunga tinggi di atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS.
Baca Juga: Agar Sehat Finansial, Simak Cara Baik Kelola Keuangan yang Kamu Harus Tahu
Pihaknya sudah berkomunikasi dengan bank digital dan selalu mengimbau supaya Bank Digital itu wajib menyampaikan informasi kepada nasabah terkait TBP. Artinya, kalau bunga mereka diatas TBP LPS maka itu menjadi tidak dijamin LPS dan itu harus disampaikan kepada para nasabah.
“Bank Digital yang memberikan bunga di atas TBP tidak masalah, asalkan transparan kepada para nasabahnya, artinya 3,5 persen kebawah dijamin dan 3,5 persen ke atas maka menjadi tidak dijamin oleh LPS. Masyarakat pun harus menyadari bahwa bila lebih tinggi bunganya, maka resikonya lebih besar karena tidak dijamin, tetapi di bawah 3,5 persen pasti dijamin oleh LPS. Saya pun meminta kepada insan media untuk turut menyebarkan informasi ini kepada masyarakat,” tambahnya.
Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto, menambahkan LPS sejatinya sudah menghimbau kepada seluruh perbankan dimana mereka harus menyampaikan informasi kepada para nasabahnya.
Baca Juga: OJK Tegaskan Influencer Harus Cek Legalitas Produk Keuangan Sebelum Mempromosikannya
"Salah satunya terhadap risiko ketika nasabah menerima bunga simpanan di atas TBP LPS," ujar Dimas.
Lebih lanjut, saat menjawab pertanyaan dari wartawan terkait Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diperkirakan tutup atau terlikuidasi sampai dengan bulan Juni ini. Ia menjelaskan, sebelumnya pada tahun 2020 dari total 1600-an BPR ada delapan BPR yang dilikuidasi, dan angka yang sama pada tahun 2021.
“Kami pun telah mengantisipasi hal tersebut untuk tahun 2022 ini, tetapi sampai dengan sekarang tidak ada BPR yang berpotensi tutup, artinya apa? artinya perbaikan di perekonomian itu benar terjadi dan tidak di atas kertas saja,” pungkasnya.***
