Network
“Harapannya, negeri ini secara bertahap mampu melakukan proses manufaktur sendiri, menghemat devisa negara, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, membuka seluasnya lapangan kerja, sampai utiliasi industry nasional,” katanya.
Upaya meningkatkan substitusi impor ini juga sudah dilakukan, salah satunya oleh PT PLN (Persero).
Perusahaan BUMN itu berkomitmen menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)-nya hingga 45 persen di tahun 2021 dan 60 persen di tahun 2025.
Pemerintah juga mendorong penggunaan produk dalam negeri di sector teknologi informasi dan komunikasi seperti laptop, alat perkantoran, hingga pembelajaran.
“Dengan semangat itu, tak menutup kemungkinan negeri ini mampu mencapai target substitusi impor 35 persen pada tahun 2022,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada kesempatan yang sama.
Baca Juga: Ini 3 Strategi Pemerintah Kota Bandung Cegah Gelombang Ketiga Covid-19
Menperin mengatakan, tingginya potensi P3DN dari anggaran belanja pemerintah wajib dioptimalkan.
Sebab, Presiden RI Joko Widodo sudah sedari awal mewajibkan agar anggaran pemerintah digunakan sebesar-besarnya untuk belanja produk dalam negeri. Apalagi sudah ada kebijakan dan peraturan yang mendukung.
Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada pasal 86 disebutkan pemerintah mewajibkan kementrian, Lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk menggunakan produk dalam negeri di setiap pengadaan barang dan jasanya.
Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Di pasal 61 yang mengatur pengadaan barang/jasa wajib menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40 persen.
