Network
PRFMNEWS - Penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) yang baru menggantikan Terawan Agus Putranto dipertanyakan sejumlah masyarakat.
Banyak masyarakat mempertanyakan latar belakang Budi bukan dari kalangan dunia kesehatan atau dokter, melainkan seorang bankir.
Namun, Pakar Kesehatan Masyarakat, Prof Hasbullah Thabrany mengungkapkan alasan Menkes tidak harus seorang dokter.
Baca Juga: Varian Baru Covid-19 Dilaporkan Terjadi di Inggris, Menular Lebih Cepat ke Anak-anak
Baca Juga: Ini 6 Menteri Baru yang Ditunjuk Jokowi, Ada Bu Risma dan Sandiaga Uno
Menurutnya yang perlu dipahami masyarakat terkait jabatan Menkes adalah bahwa tugas pokok Menkes adalah membuat kebijakan-kebijakan dalam bidang kesehatan yang berpihak kepada rakyat.
"Mengawal manajemen atau administrasi. Jadi memang tidak perlu dokter. Kalau soal suntik menyuntik itu memang urusan dokter. Nah, menteri enggak nyuntik. Menteri itu membuat kebijakan, mengelola sebuah program, manajemen yang bagus dan penting," kata Hasbullah seperti diberitakan ANTARA, Selasa 22 Desember 2020.
Ia menyambut baik penunjukan Budi sebagai Menkes oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini menandakan bahwa Presiden mungkin melihat ada masalah manajemen yang mungkin membutuhkan pembenahan dengan segera.
Baca Juga: Update Data Corona di Indonesia Per Hari Ini 22 Desember : Konfirmasi Positif Bertambah 6.347 Kasus
Baca Juga: Temukan Pelanggaran Protokol Kesehatan? Bisa Lapor Ke Hotline Ini
"Jadi pantas, kalau masalahnya manajemen, ya mesti dikirim orang yang mengerti manajemen. Kalau masalahnya penyakit, perlu disuntik, karena memang perlu orang yang punya kompetensi nyuntik. Jadi enggak apa-apa, silakan," ungkapnya.
Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa Menkes baru perlu memahami bahwa layanan kesehatan itu bukan komoditas barang biasa. Oleh karena itu, dalam hal manajemen di Kemenkes ke depan harus ada diskresi khusus tentang itu.
"Bahwa health care itu bukan komoditas barang biasa. Jadi kalau Pak Budi biasa di BUMN, biasa bisnis, ada hal-hal yang tidak cocok untuk dibisniskan atau dilepas ke mekanisme pasar," tambahnya.
Untuk itu, ia berharap Budi Gunadi mempertimbangkan kemungkinan untuk mengangkat wakil menteri dari orang-orang yang memahami konteks, termasuk terkait konteks layanan kesehatan.***
