Network
PRFMNEWS – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meyakini Badan Pengawasn Obat dan Makanan (BPOM) bekerja secara profesional dalam melakukan kajian terkait keamanan dan efektivitas vaksin yang pada awal Desember 2020 lalu didatangkan dari China.
Ia menambahkan, persetjuan BPOM terkait vaksin ini sangat diperlukan. Pasalnya, vaksin ini, lanjutnya sangat berkaitan dengan masyarakat.
“Saya kira BPOM tidak akan main-main. Saya jamin BPOM profesional, jadi tentu tidak main-main sebab menyangkut hidup mati orang. Saya juga pesankan selalu harus betul-betul berpresisi tinggi dan tidak bisa dikurangi,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu 19 Desember 2020.
Baca Juga: Pemkab Pangandaran Belum Wajibkan Wisatawan Sertakan Hasil Rapid Antigen
Seperti diketahui, berdasarkan Kepmenkes No. 01.07/MENKES/9860/2020, ada 6 (enam) jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia yaitu vaksin dari PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corp (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd.
Muhadjir menekankan bahwa yang terpenting ialah BPOM harus dapat memastikan sejauh mana vaksin itu dapat membangkitkan imunitas dan apakah imunitas yang dibangkitkan oleh vaksin itu mampu menangkal virus. Boleh jadi, menurutnya, vaksin itu bisa membangkitkan imunitas tapi belum daya tahan tubuh tersebut mampu menangkal virus.
“Kita tidak mungkin memvaksinasi yang sekadar aman tapi tidak efektif, apalagi yang tidak aman dan tidak efektif. Jadi bola sebetulnya ada di tangan BPOM atau yang disebut dengan Emergency Use Authorization,” ucap Menko PMK.
Baca Juga: Menggila! Liverpool Kalahkan Crystal Palace 7 Gol Tanpa Balas
Sementara itu, Direktur Registrasi Obat BPOM Lucia Rizka Andalusia menjelaskan, Emergency Use Authorization berarti persetujuan penggunaan obat dalam kedaruratan kesehatan masyarakat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keefektivitasan. Hal ini juga berlaku untuk izin edar vaksin Covid-19.
