Network
PRFMNEWS - Kemendagri meminta pemerintah daerah segera melakukan percepatan evaluasi realisasi APBD di sisa Tahun Anggaran 2020 yang tinggal beberapa hari lagi.
Berdasarkan catatan, ada 346 daerah yang realisasi anggarannya masih di bawah 75 persen. Daerah terendah yaitu Mamberamo Raya hanya 44,62 persen. Selanjutnya, anggaran belanja terendah diikuti oleh Kota Sorong, Mappi, Pangandaran, Karo, Tapanuli Utara, Aceh Timur, Supiori, Nagekeo, Konawe, Jayapura, Kepulauan Yapen, Nias Selatan, Puncak Jaya, Nabire, Berau, Mahakam Ulu, dan seterusnya.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian mengatakan, salah satu faktor realisasi APBD di bawah rata-rata nasional disebabkan oleh belum ada pengesahan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Baca Juga: Kemendagri Sebut Pelanggaran Protokol Kesehatan Pilkada Berhasil Ditekan
Baca Juga: Mulai dari Profiler hingga Joki, Begini Cara Kerja Komplotan Perampok Nasabah Bank di Bandung
"Karena BOS ini dari langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke sekolah, perlu pengakuan pengesahan dari provinsi dan rata-rata ada di daerah yang bisa dikatakan realisasinya belum memenuhi target rata-rata di pemerintah provinsi," ujar Ardian dalam rilisnya, Selasa 15 Desember 2020.
Oleh sebab itu, ia meminta kepala daerah untuk segera memerintah para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pengecekan realisasi APBD.
"Nah kami berharap segera kepada SKPD terkait untuk menyusun pengajuan tagihan kepada pihak ketiga selain teman-teman di BUD segera melakukan pencatatan dan pengesahan Dana BOS yang berada di masing-masing sekolah. Nah maka perlu ada rekonsiliasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, itu gambaran untuk pemerintah provinsi," tegasnya.
Baca Juga: Jokowi: Percepat Realisasi Belanja Anggaran Kuartal Keempat!
