PRFMNEWS – Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor KTP sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) resmi ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Penerapan NIK sebagai NPWP ini berlaku secara bertahap mulai 14 Juli 2022. Tujuannya, untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi pelayanan pajak.
NIK menjadi NPWP ini termasuk salah satu dari tiga format baru NPWP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022.
Tiga format baru NPWP yang diterbitkan DJP ini akan efektif diterapkan secara menyeluruh mulai 1 Januari 2024.
Sehingga dipastikan format lama NPWP dengan 15 digit angka masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
Mengutip akun Instagram DJP, tiga format NPWP baru yang mulai berlaku 14 Juli 2022 dan secara menyeluruh 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:
1. NIK sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi, baik bagi Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. NPWP 16 digit angka, untuk wajib pajak selain orang pribadi, seperti wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah.
3. Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha sebagai NPWP, untuk wajib pajak cabang.
Baca Juga: NIK Jadi NPWP, Begini Penjelasannya untuk Wajib Pajak
Sampai 31 Desember 2023, format baru NPWP tersebut masih digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas, salah satunya untuk dapat login ke aplikasi pajak.go.id.
Barulah mulai 1 Januari 2024, penggunaan format baru NPWP akan efektif diterapkan secara menyeluruh, baik bagi seluruh layanan DJP maupun kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP.
Ketentuan penggunaan format baru 16 digit angka pada NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi sudah langsung berfungsi sejak diresmikan 14 Juli 2022.
Namun, ada kemungkinan NIK wajib pajak berstatus belum valid, karena data wajib pajak belum padan dengan data kependudukan, contohnya alamat tempat tinggal berbeda dengan data kependudukan.
Baca Juga: Jangan Asal-Asalan, Begini Cara Makan Buah yang Aman untuk Penderita Diabetes Kata dr. Cahyo
Jika itu terjadi, DJP akan melakukan permintaan klarifikasi bagi NIK yang berstatus belum valid melalui DJP Online, e-mail, kring pajak dan/atau saluran lainnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meresmikan peluncuran inovasi NIK menjadi NPWP pada Selasa, 19 Juli 2022 di Aula Chakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat DJP, Jakarta.
Menkeu dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mendemokan login ke aplikasi pajak.go.id menggunakan NIK sebagai tanda mulainya perubahan besar format NPWP tersebut.
Baca Juga: Kurangi Kemacetan, Ketua DPRD Dorong Pemberlakukan Ganjil Genap di Kota Bandung
“Wajib pajak orang pribadi kini dapat menggunakan NIK dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan begitu, masyarakat diberikan kemudahan tidak perlu repot mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak karena integrasi NIK sebagai NPWP sudah berjalan,” kata Suryo. ***