PRFMNEWS - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko akan memberikan kemudahan bagi pengusaha dan petani kelapa sawit dalam mendapatkan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
Moeldoko mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan pengajuan kemudahan ini kepada Presiden Joko Widodo.
"Apalagi ini berhubungan dengan jumlah tenaga kerja yang banyak dan petani. Jadi jangan khawatir, apa yang dihadapi pasti ada jalan keluarnya. Pemerintah akan beri kemudahan sebagai solusi," ujar Moeldoko dalam Webinar Nasional Perkumpulan Medali untuk Indonesia dengan Tema Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit, dari Situation Room KSP, Rabu 10 Februari 2021.
Baca Juga: Dituding Jadi Aktor Dibalik Upaya Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko : Jangan Dikit-Dikit Istana !
Menurut Moeldoko, perkebunan sawit di Indonesia telah menjadi salah satu penghasil devisa pendapatan negara dan cukup dominan dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara non-migas, yaitu sekitar 83 persen dari surplus neraca perdagangan nonmigas (periode Januari-Desember 2020).
Dalam hal ini, kontribusi ekspor sawit tahun 2020 mencapai US$25,60 miliar. Selain itu, kontribusi sawit dari sisi jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 16,2 juta orang.
“Artinya jumlah ini sangat besar dan sektor ini sangat sensitif karena banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor ini,” ucap Moeldoko.
Baca Juga: Joe Biden Menang, Guru Besar Ingatkan Indonesia untuk Hati-Hati dalam Industri Perdagangan Sawit
Kendati demikian, ia memahami bahwa industri sawit seperi dua sisi mata pisau. Di tengah besarnya kontribusi yang diberikan kepada negara, industri sawit harus berhadapan dengan dinamika mengenai dampaknya pada konservasi keanekaragaman hayati hutan dan lahan, termasuk flora dan fauna.
Oleh karena itu, Presiden telah menandatangani Perpres No. 44/2020 tentang Sistem ISPO. Ia meminta para pengusaha dan petani kelapa sawit harus paham tujuh prinsip pelaksanaan ISPO tersebut.
Di antaranya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan praktek perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Selain itu juga harus ada tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penerapan transparansi, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan.
Baca Juga: Moeldoko Tegaskan Pemberantasan Korupsi Tak Pernah Luput dari Perhatian Pemerintah
Baca Juga: Disebut Merestui Moeldoko untuk Kudeta AHY dari Partai Demokrat, Mahfud MD: Isu Aneh
“Dari tujuh prinsip itu, tiga hal perlu dikuatkan yakni pengelolaan aspek lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pengelolaan dan tanggung jawab ketenagakerjaan, dan tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” paparnya.
Moeldoko pun meminta pengusaha dan petani sawit agar fokus pada perhatian Presiden terhadap keberlanjutan perkebunan kelapa sawit.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat M.E Manurung memaparkan, pihaknya sudah memperkuat kelembagaan dan menggelar kursus ISPO untuk bantu petani memahami persoalan ini.
Selain itu Gulat juga menegaskan, para petani sawit juga sudah mulai memperbaiki aspek lingkungan dan mendukung program-program pemerintah.
“Namun kami harap juga bisa dilibatkan untuk menyampaikan masukan-masukan agar program Pemerintah bisa berjalan baik,” ungkapnya.***