Network
PRFMNEWS - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pemerintah berkomitmen penuh soal pemberantasan korupsi. Bahkan menurutnya pihaknya telah membangun sistem pencegahan yang dibentuk bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bahkan, menurut Moeldoko, komitmen itu ditunjukan melalui arahan Presiden yang sering disampaikan saat rapat terbatas. Sebab yang akan jadi korban dari perilaku korup pejabat adalah masyarakat umum.
“Sistem pencegahan korupsi dari hulu ke hilir bernama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bisa membentuk sistem yang menutup celah korupsi,” ujarnya Kamis 28 Januari 2021.
Baca Juga: Pemkot Bandung Tegaskan Tak Ada Jenazah Covid-19 yan Ditelantarkan di TPU Cikadut
Baca Juga: Fenomena Langka Bulan Purnama Tepat di Atas Ka’bah Terjadi Hari Jumat Besok, Segera Lakukan Ini
Rapat Koordinasi (Rakor) Stranas PK sebelumnya telah menetapkan rencana aksi 2021-2022 dengan berfokus pada sektor yang berdampak. Di antaranya pengawalan ketepatan subsidi dan bansos, pencegahan pungli dalam layanan dasar, pencegahan rente dalam ekspor impor komoditas strategis.
Ia menambahkan, ada juga akuntabilitas pengadaan barang jasa, percepatan layanan perizinan, penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi pemerintahan, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum.
Pada kesempatan yang sama, Moeldoko juga merespon penerbitan Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII). Menurutnya, indeks tersebut akan menjadi bahan evaluasi kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Subhanallah! Besok Fenomena Langka Bulan Purnama di Atas Ka’bah Berlangsung, Catat Jamnya
