PRFMNEWS - Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan nilai rapor rata-rata 75,2 kategori Predikat C atau pas-pasan untuk kinerja Mendikbud Nadiem Makarim selama tahun 2020.
Penilaian ini disampaikan pada Webinar Refleksi Kritis Catatan Akhir Tahun (Catahu) Pendidikan sepanjang 2020 pada Minggu, 27 Desember 2020.
Catahu Pendidikan ini terselenggara atas kerjasama P2G dengan Vox Point Bidang Pendidikan yang diketuai Praktisi Pendidikan, Indra Charismiadji.
Baca Juga: Pemerintah Tidak Rekrut Guru Honorer jadi PNS Mulai 2021, P2G : Prank Akhir Tahun yang Melukai Guru
Baca Juga: Tegas! Pemkab Minta Tempat Wisata di Sumedang Tutup Saat Libur Tahun Baru
Direktur Pendidikan Vox Point, Indra Charismiadji menilai, apa yang dilakukan Mendikbud selama satu tahun ini (2020, red) adalah suatu kemunduran.
“Bahkan kebijakan Mendikbud ini bertolak-belakang dengan rencana program Presiden untuk menyiapkan SDM unggul,” ungkap Indra.
Indra melanjutkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini menjadi Kementerian Paradoks karena apa yang ingin mereka capai bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan.
Selanjutnya, penilaian dari P2G tersebut untuk mengukur 15 kebijakan atau program Kemdikbud, khususnya yang berkorelasi dengan dunia persekolahan, guru, dan siswa.
Baca Juga: Jelang 2021, Diskuk Jabar Bangun Kerja Sama Strategis dengan NTB
Baca Juga: Soal Corona Varian Baru, Menkes Sebut Menular Lebih Cepat Tapi Tak Lebih Mematikan
“Nilai 75,2 secara objektif menunjukkan kinerja yang sebenarnya tidak terlalu bagus dari Mendikbud, berdasarkan indikator-indikator yang sudah disusun P2G. Diambil dari 15 kebijakan Mendikbud tahun 2020. Tanpa bertendensi tertentu, P2G berharap potret nilai tersebut diharapkan mampu menjadi pemacu kinerja Mas Nadiem agar lebih baik tahun depan 2021,” kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim.
“Dari 15 kebijakan yang kami nilai, rincian skor penilaiannya yaitu: 9 nilai merah (D dan E), 1 nilai C, 1 nilai B, dan 4 nilai A. Kalau dibagi diambil rata-rata, maka Nilai Mendikbud adalah C atau cukup,” tambah Satriwan.
Sebagai elaborasi, lanjut Satriwan, P2G memberi nilai 60 kategori Predikat D alias nilai merah untuk kebijakan Asesmen Nasional (AN) Kemdikbud.
Beberapa indikator penilaian yang menghasilkan nilai akhir 60 untuk rencana kebijakan AN Maret 2021, yakni belum adanya Naskah Akademik dan Permendikbud.
Selain itu, pelaksanaan AN berpotensi berdampak terhadap psikologi siswa, orang tua, dan guru sebab kondisi masih pandemi dan tentunya masih ada pembelajaran jarak jauh di beberapa daerah.
Baca Juga: Aa Gym dan Syekh Ali Jaber Positif Corona, Ini Daftar Pendakwah Kondang yang Pernah Terkena Covid-19
Baca Juga: Butuh Ide Liburan Natal dan Akhir Tahun di Rumah? Simak di Sini
Lebih lanjut, P2G terus menyuarakan agar guru, siswa, dan orang tua menunda dan menahan rencanya untuk libur akhir tahun demi menahan penyebaran Covid-19.
P2G beranggapan SKB 4 Menteri Jilid 3 tidak tegas dengan diksi “membolehkan” pembelajaran tatap muka dan menyerahkan kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, P2G meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menunda pembelajaran tatap muka pada Januari 2021, khususnya di zona merah, oranye, dan kuning.
"Harus diakui, bahwa ada daerah dan sekolah yang berada di zona hijau, yang mereka sudah melaksanakan PTM beberapa bulan terakhir dengan protokol kesehatan. Tentu bagi daerah-daerah tertentu kebijakan memperpanjang pembelajaran jarak jauh bukan opsi terbaik, apalagi selama 9 bulan ini siswa tak mengikuti dengan optimal. Dari hasil Survei P2G akhir November lalu di 100 kota/kab, 29 provinsi, terlihat bahwa penyerapan materi pembelajaran siswa hanya 25 persen, khususnya pembelajaran jarak jauh melalui metode guru kunjung (PJJ Luring)," jelas Satriwan.***