PRFMNEWS - Pakar Epidemiologi mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang menggratiskan vaksin Covid-19 dan siap menjadi orang pertama yang mendapat vaksin. Namun ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan pemerintah.
Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), dr. Syahrizal Syarif mengatakan, catatan pertama adalah terkait pelaksanaan pemberian vaksin yang tidak mudah, terutama aspek pengadaannya.
Menurutnya dengan vaksin gratis maka ia menilai antusias masyarakat juga tinggi. Namun dengan kedatangan vaksin yang bertahap, maka perlu dipertimbangkan solusi lainnya agar masyarakat bisa segera menerima vaksin.
Baca Juga: Vaksin Gratis untuk Seluruh Masyarakat, Jokowi: Saya Akan Jadi Penerima Vaksin yang Pertama
Baca Juga: Soal Vaksin Covid-19, Tiga Dinas di Kota Bandung Ini Berharap Petugasnya Masuk Kriteria
"Ini perlu ada kelonggaran, ya pemerintah jika nanti menunggu vaksin ini cukup lama, padahal di Indonesia ada kurang lebih 52 juta kelompok menengah yang siap bayar vaksin. Saya kira peluang adanya mendapatkan vaksin lebih cepat walau berbayar, saya kira itu harus diberikan," ujar Syahrizal saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Rabu 16 Desember 2020.
Ia melanjutkan, catatan kedua adalah ketidakpastian kapan laporan hasil uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac di Bandung diumumkan. Sebab di Brasil yang juga melakukan uji klinis tahap 3 Sinovac, rencananya akan mengumumkan hasil efikasi atau kemanjuran vaksin tersebut pada 23 Desember 2020.
Dengan pelaporan hasil di Brasil tersebut, ia mempertanyakan apakah akan berpengaruh terhadap hasil uji klinis di Bandung atau tidak. Pasalnya selain Indonesia, vaksin Sinovac juga diuji di Chili, Turki, dan Brasil.
Baca Juga: Soal Pre-Order Vaksin Covid-19, Ini Sikap Tegas Pemerintah
"Di Brasil tanggal 23 Desember akan mengumungkan rilis hasil uji klinis dan apakah juga itu data gabungan dari Chili, Turki dan Indonesia? Sebab kalau hanya mengandalkan data di Bandung itu sampelnya terlalu sedikit," jelasnya.
Ia juga menilai, laporan uji klinis di Brasil nanti semestinya bisa dijadikan acuan bagi BPOM Indonesia untuk mempertimbangkan pengeluaran izin penggunaan darurat atau emergency use authorization vaksin Sinovac.
"Jadwal vaksinasi di Brasil rencananya 25 januari 2021, rilis itu juga saya kira bisa digunakan BPOM soal apakah Sinovac akan mendapat Emergency Use Authorization di Indonesia," ungkapnya.
Baca Juga: Sudah Mulai Cair ! Cukup dengan KTP Segera Cek Penerima BLT UMKM Rp2,4 Juta via BRI di Sini
Baca Juga: Begini Cara Mengetahui Apakah Dapat BLT UMKM Rp2,4 Juta atau Tidak
Kemudian catatan selanjutnya adalah terkait rentang usia berapa yang akan mendapat vaksin nanti. Saat ini berdasarkan roadmap Kementerian Kesehatan, vaksin akan diberikan kepada masyarakat berusia 18-59 tahun, berbeda dengan negara lain yang tidak seperti itu.
Menurutnya, kepastian usia ini belum dijelaskan oleh Jokowi saat menyampaikan vaksin gratis bagi masyarakat. Sementara mengacu kepada WHO, pada situasi vaksin terbatas maka prioritas yang mendapat adalah tenaga kesehatan dan kelompok lansia.
"Vaksin diberikan kepada usia 18-59 tahun di mana kelompok itu tidak dilakukan oleh negara lain karena umumnya negara lain mengacu kepada WHO, pada situasi vaksin terbatas prioritas yang mendapat adalah tenaga kesehatan dan kelompok lansia, nah ini masih kita tunggu kebijakan kedepan," pungkasnya.***