Network
10 Rekomendasi P2G
Pertama, Perlu sosialisasi dan edukasi manfaat vaksinasi anak terhadap orang tua, yang dapat dilakukan oleh: Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemenag, Pemda, Sekolah, Wali Kelas, dan Media Massa (misalnya melalui iklan layanan masyarakat agar menarik minat orang tua anaknya divaksinasi).
Pemerintah Indonesia Wajib menggandeng organisasi Komite Sekolah atau Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG).
Sosialisasi berisi informasi tentang: Bagaimana prosedur/teknis vaksinasi siswa, syaratnya, bagaimana cara pendaftarannya, dimana tempat vaksinasi, dan lainnya. Informasi tersebut harus disampaikan kepada orang tua secara jelas dan komprehensif.
Kedua, Meminta sekolah-sekolah proaktif berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk penjadwalan vaksinasi siswa.
Baca Juga: Setelah PPKM Darurat Berakhir, Robert Siapkan Persib untuk Tampil Konsisten Sepanjang Musim
Sekolah dapat juga berinisiatif membangun kerja sama dengan organisasi Ikatan Alumni/Organisasi sosial masyarakat/BUMN/pihak swasta, menyelenggarakan vaksinasi gratis bagi anak secara mandiri.
Inisiatif vaksinasi mandiri oleh sekolah dapat menjadi solusi sederhana. Tentu tetap dalam pengawasan Pemda. Contoh: Beberapa sekolah swasta dan negeri di DKI Jakarta melakukan kerjasama inisiasi bersama dengan organisasi alumni, organisasi masyarakat, dan BUMN.
Ketiga, Sekolah yang menggelar PTM Terbatas dapat melibatkan siswanya untuk hadir di sekolah dengan syarat sudah divaksinasi.
Bagi siswa (orang tua) yang menolak vaksinasi, sementara akses mendapatkan vaksin sudah bisa diperoleh dan/atau sekolah sudah menyelenggarakan proses vaksinasi, maka siswa disarankan mengikuti pembelajaran dengan moda daring (PJJ) sebagai konsekuensi.
Keempat, Bagi P2G, minimal ada 4 indikator mutlak sekolah bisa dimulai tatap muka, yaitu: a. Tuntasnya vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan siswa;
