Network
“Bahwa sampah ini jangan dianggap sepele, jangan sampai ada musibah. Sekarang kita minimal punya masukan, tolong dilihat masalah sampah ini bikan hanya masalah teknologi, bukan hanya masalah partisipasi masyarakat, masalah regulasi walaupun cukup. Tapi masalahnya dikerjakan atau tidak regulasinya, sanksinya ada atau tidak,” tegas Haru.
Haru pun menyesalkan regulasi yang mengatur persoalan sampah ini, hanya diberikan kepada unit kerja kecil. Ia mencontohkan, untuk penanganan masalah sampah kabupaten dan kota hanya menempatkannya pada satuan kerja setingkat bidang, bukan dinas. Sehingga alokasi anggarannya pun sangat kecil, yang akhirnya penanganannya pun tidak maksimal.
Baca Juga: Update 1 Oktober 2020, Kasus Meninggal Dunia Akibat Corona di Kabupaten Bandung Bertambah
“Saya garis bawahi, bahwa pengolahan sampah ini industri jasa, jadi dinas harus mengeluarkan uang yang cukup supaya bisa dikelola dengan baik. Jadi jangan sampai kita kepikiran dari sampah itu dapat uang banyak, tidak begitu,” kata Haru.
Sebagai contoh, Haru mengambil pola pengelolaan sampah di kota Bandung yang ditangani PD Kebersihan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) hingga kini belum bisa optimal. Penyebabnya antara lain keterbatasan alokasi anggaran yang di gunakan untuk mengelola sampah sebanyak 1.600 ton per hari.
“Dari pengalaman di luar negeri, kenapa Singapura bersih Jepang bersih, dia itu biayanya 1.8 juta per ton. Sementara kita masih berat di 100 ribu per ton, jauh banget. Idealnya di kota Bandung dengan APBD 6 triliun lebih, mestinya biaya pengolahan sampah itu 300 miliar, nah dari mana nanti kita diskusikan,” ujarnya.***
