Network
PRFMNEWS - Isu terkait pengolahan sampah hingga kini masih menjadi perhatian serius berbagai pihak. Salah satunya, pengolahan sampah hingga kini masih di anggap parsial tidak terintegrasi.
Demikian terungkap dalam Focus Grup Discusion (FGD) yang di gelar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kamis (1/10/2020)
Usai FGD, Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menjelaskan, sejumlah catatan penting terkait pengelolaan sampah menjadi masukan berharga bagi para dewan. Satu di antaranya terungkap bahwa pengelolaan sampah selama ini masih di lakukan secara parsial, meski pun Jawa Barat termasuk Provinsi yang memiliki komitmen kuat dalam penanganan masalah sampah.
Baca Juga: Dari 14,8 Juta Data Calon Penerima BLT Rp600 Ribu Perbulan, 2 Juta Lebih Pendaftar Tidak Valid
“Tadi disampaikan bahwa Jabar cukup baik komitmennya terhadap pengolaan sampah, yaitu dengan adanya TPA yang bersifat regional, jadi memang harus diakui kota kabupaten banyak keterbatasan baik wilayah ataupun anggaran. Tapi denhan provinsi itu ikut, sebagai salah satu komponen yang ikut menyelesaikan saya kira itu sudah sangat baik sekali,” kata Haru kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Kamis (1/10/2020).
Haru menambahkan, rencana Pemprov Jabar mengoperasikan TPA Legok Nangka pada tahun 2019 lalu yang akhirnya tertunda, menjadi satu alasan mengapa persoalan sampah ini harus melibatkan banyak pihak. Hal ini tidak lagi menyangkut ketersediaan regulasi atau anggaran, namun banyak hal yang harus di perbaiki.
“Tadi disampaikan juga oleh para narsum bahwa letak penyelesaian masalah sampah adalah cara pandang yang integral terhadap aspek regulasi, adpek institusi, anggraran, kemudian juga teknik operasional dan juga partisipasi masyarakat. Lima aspek yang substansial dan itu semua kembali kepada komitmen pemimpin. Kalau komitmen pemimpinnya lemah maka 5 aspek ini juga tidak akan berjalan,” jelas Haru.
Baca Juga: Pemkab Bandung Anggarkan Rp27 Miliar untuk Renovasi SJH
Dengan kondisi itu pula, pihaknya akan mendorong Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk berkomitmen lebih kuat lagi terhadap hal ini. Demikian pula kepada Bupati dan Wali Kota di daerah, karena penanganan sampah menyangkut kepentingan Kabupaten dan Kota.
