Siswa SMK Terbatas Kuota Internet Tugas Hanya Dikumpulkan 40% Pelajar

- 27 September 2020, 10:45 WIB
Ilustrasi belajar daring tingkat SMA, SMK, dan MA.
Ilustrasi belajar daring tingkat SMA, SMK, dan MA. /Pikiran-rakyat.com/Ade Mamad

PRFMNEWS – Anggota Dewan Pendidikan Jabar yang membidangi SMK, Dr. Teguh Wahyudi mengatakan sejak pertama diselenggarakannya pembelajaran jarak jauh (PJJ) di lingkup SMK, persentase pelajar yang mengumpulkan tugasnya berada di bawah 50 persen.

Pasalnya, para pelajar berdalih bahwa adanya keterbatasan kuota internet untuk mengirimkan tugasnya. Ditambah lagi, di SMK ada 15-17 mata pelajaran yang diwajibkan untuk dipelajari.

Sehingga, kuota yang dimiliki siswa bakal segera habis dan membuat proses pembelajaran terhambat.

Baca Juga: Liga Inggris Kembali Tayang di Net TV Hari Ini, Apakah Jadi Debut Bale di Tottenham?

“Sebelum ada bantuan kuota, anak-anak yang mau mengumpulkan tugasnya itu ya 30-40% saja. Jadi kalau sudah berkaitan dengan tugas menggambar atau foto atau merekam itu banyak tidak dilakukan oleh siswa dengan alasan anak itu kehabisan kuota,” ungkap Teguh saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Minggu (27/9/2020).

Karena itu, menurut Teguh, bantuan kuota bagi siswa dan guru SMK sangat perlu dilakukan. Sehingga kualitas PJJ semakin membaik.

“Kalau ada bantuan yang khusus untuk siswa untuk guru Insya Allah itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena pembelajaran baik itu guru baik interaksional, laporan siswa melalui video itu bisa berjalan,” jelasnya.

Baca Juga: Berikut Dampak Tidur dengan Lampu Menyala, Salah-Satunya Bisa Bikin Depresi dan Kegemukan

Namun, ia mengaku belum semua guru dan murid telah mendapatkan bantuan kuota dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dengan demikian, efektivitas PJJ belum sepenuhnya berjalan.

“Guru belum dapat, siswa pun belum dapat. Sehingga sampai saat ini belajar itu belum 100% berjalan efektif,” jelasnya.

Baca Juga: KPAI Sebut Siswa dan Orangtua Minta Kuota Umum Bantuan Internet Diperbesar

Di samping itu, ia berharap Kemendikbud memberikan kuota internet umum selain kuota belajar. Karena, ada beberapa aplikasi yang tidak termasuk dalam kategori kuota belajar.

“Saya pikir itu harus ada kuota umum, yang penting pada anak itu harus ada pengawasan. Karena penggunaannya itu jangan sampai mengirimkan tugas ‘tidak’ tapi main game ‘iya’. Ini yang jadi perhatian kita,” tandasnya.***

Editor: Rifki Abdul Fahmi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x