Network
Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman, Prof. K.H. Syukron Ma'mun, BA, mengatakan bahwa Daarul Rahman sudah siap menerapkan protokol kesehatan AKB. Meski begitu, dirinya mengajak pengurus lain untuk memadukan hal itu dengan tawakal.
"Jangan hanya menerapkan protokol kesehatan, tapi harus disertai tawakal. Kita memang berkewajiban memotong persebaran virus Corona, tapi tidak perlu memotong perintah Allah. Jadi setelah usaha, mari kita bertawakal," ucap K.H. Syukron Ma'mun.
"Kapan (pesantren) dibuka, kami tunggu arahan pemerintah. Jawaban Wagub bikin kami lega, karena yang siap (menerapkan AKB) boleh buka," tuturnya.
Selain itu, sosok asal Nahdlatul Ulama ini pun mengusulkan agar santri melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum kembali ke pesantren. Terkait aturan new normal dari Kementerian Agama untuk dilakukan rapid test atau PCR bagi santri yang baru kembali, K.H. Syukron Ma'mun berharap ada bantuan dari pemerintah.
Baca Juga: Tanggapi Program Tapera, Sekjen OPSI: Nilai Tambah Buat Kita Apa?
Selain dari K.H. Syukron Ma'mun, masukan lain turut diberikan Pondok Pesantren An-Nasuha Kabupaten Cirebon K.H. Usamah Mansyur. Setelah isolasi mandiri, menurutnya transportasi santri harus ikut diperhatikan.
"Selama di perjalanan, naik kendaraan umum, berinteraksi, apakah (santri) dijamin sehat? Maka di ponpes harus diukur (suhu tubuh) ulang dan menjalani lagi protokol. Dan banyak juga pesantren yang tidak mampu memenuhi (kebutuhan protokol kesehatan), jadi kehadiran (bantuan) pemerintah sangat ditunggu," kata K.H. Usamah Mansyur.
Adapun menurut Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya K.H. Abdul Aziz Affandi, Pemda Provinsi Jabar harus segera bergerak terutama dalam memberikan bantuan kepada ponpes di Jabar.
"Suara (kesulitan) pesantren sejak bulan Ramadan sudah terdengar. Kita semua tentu berharap agar ada anggaran (bantuan untuk pesantren) dari Pemprov," ucapnya.
Baca Juga: Data Statistik Catat Indonesia Tempati Urutan ke-34 Dunia Sebaran Kasus COVID-19
