Network
BANDUNG, (PRFM) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengomentari bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar (Pemprov Jabar).
Seperti yang dikatakan Anggota Komisi III DPRD Jabar Edi Rusyandi, pendistribusian Bansos Pemprov Jabar masih menjadi polemik di dalam masyarakat hingga saat ini.
Mengutip laporan dan keluhan warga yang diterima DPRD Jabar, sejumlah warga, aparat kewilayahan bahkan Kepala Desa mengeluhkan terburu-burunya publikasi terkait Bansos Pemprov Jabar.
Baca Juga: Update Penanganan Virus Corona di Kabupaten Bandung: Kasus Positif Covid-19 Bertambah
Padahal, kata Edi, koordinasi dan komunikasi lintas sektoral belum terbangun dengan baik sehingga Bansos yang datang akhirnya tidak tepat sasaran.
“Sehingga akhirnya menciptakan dinamika bahwa seolah-olah semua orang merasa terdampak Covid-19 dan butuh diberikan bansos,” ujarnya saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Minggu (10/5/2020).
Edi menilai, polemik Bansos Pemprov Jabar diakibatkan belum tertibnya pendataan terkait calon penerima bantuan. Disinyalir, data calon penerima Bansos Pemprov Jabar tumpang tindih dengan bantuan lainnya terkait penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19).
“Kalau data masih amburadul, jangan dulu lakukan penyaluran bansos. Sumber bantuan penanganan Covid-19 ini kan ada banyak pintu, tidak hanya bersumber dari Pemprov Jabar,” tukasnya.
