Network
BANDUNG,(PRFM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah mendistribusikan bantuan bagi warga terdampak Covid-19.
Namun di lapangan, banyak sekali terjadi kekurangan. Misal, adanya beberapa bantuan yang dikembalikan oleh masyarakat karena dinilai tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat Haru Suandharu menilai hal itu terjadi lantaran data penerima bantuan tidak sinkron. Banyak data penerima bantuan yang tidak sesuai, yang akhirnya bantuan tidak tepat sasaran.
Menurut Haru, harusnya bantuan yang diberikan pemerintah modelnya satu pintu.
Jangan banyak program bantuan yang diberikan entah itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota.
"Mestinya, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota satu pintu bantuan, ga ada istilah program A, B, C. Saya kira ini menjadi PR pemerintah bahwa data harus tunggal, dan pintunya (pintu bantuan) satu saja," kata Haru saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Selasa (28/4/2020).
Baca Juga: DPR Minta Kementan Alihkan Anggaran Pelatihan untuk Atasi Krisis Pangan
Menurut dia, pendistribusian bantuan menjadi carut marut lantaran permasalahan data.
Oleh karena itu, data penerima bantuan harus tunggal agar hal ini bisa diatasi, mengingat anggaran yang dikeluarkan pemerintah terbatas.
"Keuangan pemerintah terbatas, tidak mampu. Jadi kesimpulannya data harus satu, pendistribusian satu," kata dia.
Lebih lanjut ia mengakui memang sulit di tengah pandemi Covid-19 ini mendata dan menyalurkan bantuan supaya tepat sasaran.
Pasalnya, masyarakat yang terdampak cukup luas, bahkan ada yang berstatus warga miskin baru.
"Sinkronsisasi data (penerima bantuan) dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebelum-sebelumnya banyak persoalan, ditambah ada miskin baru, kan datanya itu belum ada. Mau didekati dengan program PKH, BLT juga orangnya kan sulit, belum terdata," kata Haru.***
