Network
BANDUNG,(PRFM) - Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) telah menyerang jantung pertahanan ekonomi khususnya kelas menengah ke bawah.
Begitu banyak masyarakat yang mengeluh soal bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari disamping tekanan-tekanan lain seperti tagihan kredit, leasing, serta premi BPJS tiap bulannya.
Ketua Persatuan Pedagang Sultan Agung (PPSA) Bobi mengatakan, salah satu sektor yang merasakan dampak langsung akibat pandemi Covid-19 ini adalah sektor informal yakni Pedagang Kaki Lima (PKL).
"Kami tidak bisa berjualan di masa PSBB ini, dan setelah PSBB selesai pun kalau bisa berjualan tetap akan sepi pembeli, namun sampai hari ini kami belum menerima bantuan apapun dari pemerintah baik Kota Bandung maupun Jawa Barat", ungkap Bobi dalam siaran pers yang diterima PRFMNEWS, Selasa (28/4/2020).
Baca Juga: Pasar Tradisional Masih Ramai, Ema Usulkan Pedagang Gunakan Jas Hujan
Selain PPSA, kondisi pedagang kaki lima yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Jasa Tradisional Dago (PPJTD) juga mengalami permasalahan yang sama.
"Saat ini saya dapat banyak keluhan dari anggota mengenai masalah mulai dari ekonomi keluarga sampai ada juga yang mengatakan telah ditinggal istri karena tak mampu menghidupi keluarganya, sedangkan saya tidak bisa berbuat apa-apa, tak tahu mau mengadu ke siapa," ujar Anggota PPJTD, Ian.
Ian menyebut, sebagian besar dari anggota PPJTD tidak dimasukkan sebagai pihak penerima bantuan dari pemerintah.
"Saya dengar ada bantuan dari Pemkot Bandung maupun Pemprov Jabar, saya lihat video Ridwan Kamil di FB, tapi bagaimana menyalurkan aspirasi para PKL belum tahu kemana, katanya lewat RT/RW, ternyata sebagian besar kami tidak dimasukkan sebagai pihak penerima bantuan," kata Ian.
Terkait hal ini Lingkar Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP) Jawa Barat dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Bandung memberikan komentarnya.
"Kami telah melakukan pembicaraan kecil dengan simpul-simpul PKL seperti kang Ian dan kang Bobi, kami menilai bahwa proses penjaringan data untuk penyaluran bantuan sosial harusnya juga mulai memperhatikan perspektif sektoral, jangan hanya wilayah administratif," ujar Rafi selaku Ketua GMNI Kota Bandung.
Baca Juga: Pemkot Bandung Usulkan Penambahan Waktu Cek Poin Menjadi 24 Jam
"Selama ini kan pendataannya lewat RT/RW atau wilayah administratif, tapi ternyata banyak yang terlewat. Saran kami sih perspektif sektoral juga sudah mulai harus digunakan dalam menjaring warga untuk penyaluran dana Bansos itu, misalnya PKL kan tergabung dalam asosiasi-asosiasi, tinggal diminta mereka melakukan pendataan lalu serahkan ke gugus tugas," tambah Rafi.
PPSA, PPJTD, LPKP dan GMNI dalam pertemuan kecil dan terbatasnya meyimpulkan bahwa pemerintah perlu memperluas perspektif untuk menjaring pendataan dalam hal ini perspektif sektoral atau sektor-sektor masyarakat yang terkena dampak langsung pandemik covid-19 ini di Jawa barat.
Mereka harus diberi kemudahan akses untuk mengajukan diri sebagai penerima bantuan sosial.
"Tidak hanya PKL saja yang dihantui kelaparan, mungkin banyak sektor masyarakat lain juga yang terlewat dari penjaringan oleh pemerintah, oleh karena itu perluas lagi perspektif penjaringannya, mutakhir kan lagi datanya, evaluasi total semua agar bansos ini tepat sasaran," tegas Antonius Doni selaku Ketua LPKP Jawa Barat.
Menurut Doni pihaknya meminta agar pemerintah sesegera mungkin mendata dan menyalurkan bantuan kepada para pedagang kaki lima di Kota Bandung khususnya dan Jawa barat umumnya.***
