Network
BANDUNG, (PRFM) – Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjajaran, Asep Sumaryana menilai adanya penolakan bantuan sosial (bansos) yang muncul dari warga terkait bantuan sosial dikarenakan aparat kewilayahan masih belum satu suara. Pasalnya, persepsi soal warga rentan miskin di tingkat RT hingga kecamatan dinilainya masih tidak seragam.
Sehingga data yang disampaikan oleh setiap tingkat di kewilayahan tak akurat. Oleh karenanya, RT, RW, kelurahan, dan kecamatan harus berkumpul bersama dan membahas mengenai jumlah warganya berhak diberikan bantuan.
Terlebih, menurutnya tingkat kecamatan tidak mengetahui secara detail kondisi warga di setiap RT/RW. Pun sebaliknya, lanjut Asep, RT maupun RW cenderung melihat warganya lebih subjektif.
Baca Juga: Sarana Transportasi Dilarang Digunakan untuk Mudik Hingga Bulan Juni
“Karena Camat, Lurah, RW, RT itu seringkali berbeda pandangan terhadap miskin terhadap orang yang perlu dibantu. Karena aparat kewilayahan kecamatan lebih jauh dari warganya ketimbang RT dan RW. Sehingga disitu RT/RW memandang warganya agak subjektif, rada kagoklah,” ujarnya saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Jumat (24/4/2020).
Menurut Asep, dalam pertemuan tersebut nantinya RT/RW bisa memberikan argumen terkait alasan warganya berhak mendapatkan bantuan. Dengan demikian pada akhirnya, warga yang rentan miskin di wilayah tersebut dapat ditentukan secara adil.
“Saat ini kelompok rentan itu semakin banyak. Sehingga kepanikan juga makin tinggi, rasa takut mereka juga makin besar. Mungkin mereka juga berharap bahwa semua yang dianggap data dari RT/RW digunakan untuk menurunkan bantuan tersebut,” ungkap Asep.
Baca Juga: Belajar dari Rumah bagi Siswa di Jabar Diperpanjang hingga 11 Mei
Diketahui, Camat Bojongloa Kaler Kota Bandung Ayi Sutarsa mengaku telah memanggil pihak kelurahan Kopo dimana video viral itu direkam. Selanjutnya pihak dari kelurahan Kopo langsung berkoordinasi dengan RW lainnya di Kelurahan Kopo terkait penolakan bantuan ini.
