Namun Ridwan Kamil tetap memiliki PR yaitu koordinasi antar Bupati/Wali kota di daerahnya. Pasalnya, kewenangan anggaran dan distribusi bantuan tetap harus menggunakan perangkat yang dimiliki bupati/ wali kota.
Dalam konsep otonomi daerah lalu penanganan pandemi yang butuh koordinasi kuat, posisi seorang gubernur tidaklah mudah sebagai koordinator atau ketua gugus tugas skala provinsi.
"Kalau ini sudah terjadi Jabar bisa dikatakan siap menghadapi pandemi ini,” pungkasnya.