Network
BANDUNG, (PRFM) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengantarkan langsung bantuan makanan untuk warga korban banjir di Desa Karang Linggar, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Kamis (27/2/2020).
Desa itu menjadi satu dari sekian desa di Kabupaten Karawang yang dua hari terakhir ini terendam banjir.
Selain memberikan bantuan langsung, Dedi Mulyadi juga meninjau sejumlah titik banjir terparah dan memberikan semangat kepada warga korban banjir
Baca Juga: BPBD Sebut Banjir di Subang Perlahan Surut
Terkait musibah banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat dan DKI Jakarta, politikus Partai Golkar ini mengatakan, ada sejumlah hal yang harus dibenahi.
"Sekarang rata-rata jalan dibeton dan nyaris tak ada drainase, akibatnya air menumpuk mengakibatkan banjir," kata Dedi Mulyadi, Kamis (27/2/2020).
Menurut Dedi, untuk mengatasi banjir perlu dilakukan sejumlah hal. Di antaranya, pelebaran sungai dan pengangkatan sedimentasi dari dalam sungai.
"Juga perlu dibuat danau, ya tiga atau lima hektare lah, agar air ngumpul di situ. Untuk rumah-rumah yang berpotensi tergenang banjir, sebaiknya dibikin rumah panggung," ujar Dedi.
Baca Juga: Polres Tasikmalaya Kota Ungkap Kasus Kematian Siswi SD di Gorong-gorong, Pelaku adalah Ayah Kandungnya Sendiri
Menurut Dedi, dulu di Karawang juga terjadi banjir, namun air hanya menggenangi pesawahan. Kini jika terjadi banjir, air menggenangi permukiman warga.
"Karawang itu kan asal katanya dari Karawaan atau terdiri dari rawa-rawa. Makanya rawa-rawa itu harus dipertahankan. Artinya peningkatan ekonomi itu harus disertai dengan perlindungan konservasi alam," kata Dedi.
Baca Juga: Legislator Usul DPR Bentuk Pansus Usut Banjir Jabodetabek
Menurut Dedi, perlindungan konservasi yang digalakkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, pemetaannya harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Tata Ruang dan Agraria.
"Jadi tata ruang itu harus diarahkan untuk perluasan areal konservasi," ujarnya.
Terkait banjir yang selalu terjadi di Jabar, Banten, dan DKI Jakarta, menurut anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jabar, Banten, dan DKI Jakarta harus disatukan.
"RTRW-nya harus satu agar terintegrasi. Tidak masing-masing," ujarnya.
