PRFMNEWS - Pemerintah pusat memproyeksikan Bandara Kertajati menjadi tempat perawatan pesawat atau Maintenance, Repair, dan Overhaul (MRO).
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat Jabar (Jabar) Asep Wahyuwijaya mengatakan, dengan keputusan tersebut, artinya Pemprov sudah tidak lagi memiliki kewenangan terkait bandara yang berlokasi di Kabupaten Majalengka.
Saat ini, lanjut dia Pemerintah Pusat-lah yang memiliki kewenangan penuh atas Bandara Kertajati.
"Mau pusat (Pemerintah Pusat) jadikan apa itu bandara, itu karena tentu legal standing-nya jelas, dan rujukan ketentuannya tegas bahwa itu sudah jadi kewenangan pusat," kata Asep saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Sabtu 3 April 2021.
Baca Juga: Jadwal dan Link Streaming Big Match Arsenal vs Liverpool di Liga Inggris
Baca Juga: Kebutuhan Developer Lokal Masih Tinggi, Pemerintah Gelar Baparekraf Developer Day 2021
Adapun rujukan regulasi mengenai kewenangan tersebut adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
"Dalam undang-undang itu, Pemprov tidak memiliki kewenangan mengenai kebandarudaraan, berbeda dengan yang sebelumnya," katanya.
Namun lanjut Asep, yang menjadi persoalan adalah mengenai urusan keperdataan bandara tersebut.
Pasalnya, saat ini Bandara Kertajati masih dikelola Pemprov Jabar melalui BUMD yaitu PT BIJB.
"Saya mencatat ada urusan soal keperdataan, ada urusan utang piutang, urusan aset yang sudah diserahkan ke BUMD," katanya.
Baca Juga: 351 Ribu Kendaraan Meninggalkan Jabotabek Saat Libur Jum'at Agung
Baca Juga: Pelaku Pariwisata Dukung Keputusan Pemerintah Soal Larangan Mudik 2021
Permasalahan tersebut lanjut dia harus diselesaikan terlebih dahulu, sebelum Bandara Kertajati diserahkan sepenuhnya ke Pemerintah Pusat.
Sebelumnya diketahui, selain diproyeksikan menjadi tempat perawatan pesawat atau (MRO), Bandara Kertajati sudah lebih dahulu dioperasikan untuk mengangkut penumpang dan kargo.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, dalam rapat bersama Presiden dirinya sudah menyampaikan bahwa bisnis Kertajati akan difokuskan juga kepada nonpenumpang.***