PRFMNEWS - Ketua Asita (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia) Jawa Barat, Budijanto Herdiansyah mendukung upaya-upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19. Namun ia menyayangkan peraturannya selalu berubah-ubah dan mendadak.
Seperti aturan pemberlakuan Rapid Test Antigen di beberapa daerah bagi masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar daerah. Budi menilai, peraturan ini sangat membingungkan pelaku jasa pariwisata.
"Kami percaya langkah pemerintah ini mungkin miliki niat yang baik yaitu supaya tidak terjadi penularan masif atau klaster baru. Tapi yang kami sayangkan adalah peraturan ini dibuat terlalu mendadak, kemudian berubah-ubah terus," ujar Budi saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Kamis 17 Desember 2020.
Baca Juga: Ini Tempat Rapid Test Antigen di Kota Bandung
Baca Juga: Akibat Rapid Test Antigen, IPOMI: Yang Sudah Fullbook, Cancel Semuanya
Budi mengungkapkan, pemberlakuan Rapid Test Antigen yang mendadak ini sudah berdampak terhadap banyaknya pembatalan perjalanan wisata dari masyarakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan dampaknya akan meluas jika Rapid Antigen ini sudah diberlakukan di banyak daerah. Saat ini baru Bali dan DKI Jakarta saja yang mewajibkan.
Padahal ia mengakui saat ini dunia pariwisata baru saja mulai merangkak naik dari keterpurukan akibat dihantam pandemi Covid-19 sejak awal Maret 2020.
"Ketentuan yang terlalu mendadak ini, jujur sangat merugikan dunia industri pariwisata," tambahnya.
Baca Juga: Pintu Masuk Utama Kota Bandung Ditutup Saat Malam Tahun Baru, Warga Diperbolehkan Lewat Asal...
Baca Juga: ARSSI Beberkan Perbedaan Rapid Test Antigen dengan Rapid Test Antibodi
Khusus Jawa Barat, Budi menyarankan jika Pemprov Jabar ingin menerapkan Rapid Antigen sebaiknya hanya untuk perjalanan udara saja. Pasalnya untuk perjalanan darat sedikit sulit diterapkan karena banyak celah yang tidak mungkin bisa diawasi semuanya.
"Khusus Jabar apakah nanti diterapkan atau tidak ya itu kebijakan dari Gubernur yang harus kita apresiasi. Karena saya rasa ada niat baik, tapi saya harapkan bisa dilaksanakan secara bijak supaya pariwisata bisa tetap berkembang dengan baik," pungkasnya.***