PRFMNEWS - Penyedia katering jemaah yang tidak professional harus dievaluasi, bahkan diberi sanksi tegas dengan pemutusan kontrak oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Hal itu diungkapkan Menteri Agama sekaligus Amirul Hajj Yaqut Cholil Qoumas saat mengecek salah satu penyedia katering bagi jamaah haji, kemarin.
Pengecekan dilakukan terkait dengan layanan katering yang tidak memuaskan karena sudah dua kali terlambat mendistribusikan makanan kepada jemaah haji. Pemilik katering berdalih dua kali terlambat karena pegawainya memang malas dan sekarang pegawai itu telah diberhentikan. Selain itu, katering tersebut juga sempat terlambat dengan alasan jalanan macet.
Baca Juga: FPIPS UPI Menyelenggarakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi
“Bagi kita tidak bisa alasan seperti itu. Dikontrak sudah jelas tidak bisa terlambat. Ini harus dievaluasi,” kata Yaqut, seusai mengecek katering yang berlokasi di daerah Al Syauqiyah, Mekah.
Dia menilai katering tersebut tidak profesional. Apalagi, saat ditinjau para pekerja di tempat itu tidak mengenakan penutup kepala serta tidak mengenakan pakaian lengan panjang dan kaos tangan saat memasak.
"Saya ingin memastikan, selain tepat waktu juga sehat. Saya lihat di berbagai katering mereka pakai baju panjang, pakai penutup kepala, masker dan penutup tangan. Ini tadi saya lihat pakai lengan pendek," ujarnya.
Baca Juga: Sebagian Pesepeda di Kota Bandung Masih Beranggapan Sepeda Tak Wajib Ikuti Aturan Lalu Lintas
Terkait hal ini, Yaqutlangsung memerintahkan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) segera mengevaluasi katering yang dimaksud.
"Kami minta evaluasi lagi. Sesuaikan dengan kontrak supaya kalau nggak perform apa boleh buat akan kami sanksi tegas. Sudah dua kali dikasih peringatan. Sekali lagi melakukan, ya sudah, putus kontraknya. Saya minta tim pelaksana tegas karena ini terkait jamaah," kata Yaqut.
Selain itu, dalam rapat evaluasi bersama Yaqut mencatat sejumlah perbaikan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan puncak haji di Arafah, Muzdhalifah, dan Mina (Armuzna). Catatan itu telah disampaikan kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah.
Baca Juga: Turunkan Darah Tinggi dengan 7 Bahan Alami yang Diungkap dr. Saddam Ismail
Dia menjelaskan ada 12 catatan yang perlu diperbaiki, yaitu pemeriksaan kesehatan jamaah untuk mendeteksi jamaah risiko tinggi sebelum berangkat, kemudian optimalisasi fungsi televisi hotel dan sosial media untuk sosialisasi, dan pembinaan penyusunan program kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH).
Catatan lainnya adalah penyiapan naskah khutbah wukuf di tenda jamaah, mengefektifkan koordinasi petugas haji Indonesia dengan petugas maktab, posko haji khusus di hotel terdekat Masjidil Haram dan Nabawi, desain baju petugas ditambah identitas negara Indonesia berbahasa Arab.
Kemudian memperbanyak toilet wanita di Arafah dan Mina, penguatan manasik haji di Tanah Air, penyiapan kursi roda dan mobil golf untuk evakuasi jamaah sakit di Mina, peningkatan kualitas pembimbing ibadah haji (TPIHI) dengan penguasaan fikih haji yang baik, serta petugas Pertolongan Pertama pada Jamaah Haji (P3JH) diisi orang dengan pengetahuan medis dan fisik kuat. Selain beberapa catatan yang perlu diperbaiki tersebut, biaya masyair yang terlalu tinggi juga telah disampaikan kepada Menteri Haji Saudi.
Menurut dia, Menteri Haji Arab Saudi berkomitmen untuk merespons masukan yang disampaikan dan karenanya perlu pembicaraan lebih awal terkait dengan ibadah haji tahun depan.
Selanjutnya, Kementerian Agama RI dan Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi akan membentuk tim bersama yang akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk perbaikan pelaksanaan haji selanjutnya.***