Network
PRFMNEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menawarkan sejumlah solusi agar mencegah warga terjerat pinjaman online (Pinjol).
Sejumlah solusi tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandug Tedy Rusmawan ketika memberikan sambutan dalam acara Focus Discussion Group (FGD) Satgas Antirentenir di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Rabu 7 Oktober 2021.
Acara FGD Satgas Antirentenir Kota Bandung itu juga dihadiri Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Tedy Rusmawan menyatakan, Kota Bandung harus terus menyiapkan serangkaian strategi untuk memutus rantai pengaruh rentenir di tengah masyarakat. Kini, ancaman jeratan hutang berbunga tinggi pada warga semakin meningkat.
Baca Juga: Vaksinasi Pedagang Pasar di Bandung Rendah, Perumda: Takut Panas Dingin, Takut Vaksin Belum Halal
Desakan masyarakat untuk berhutang terpicu oleh semakin mudahnya akses pinjaman yang tersedia di sekitar. Jika sebelumnya warga tergiur kemudahan pencairan dari rentenir door to door, atau bank keliling, saat ini telah marak kecepatan perolehan dana dari layanan pinjaman online, atau biasa dikenal dengan istilah pinjol.
Ditegaskan Tedy Rusmawan, ruang gerak pinjol ini yang harus betul-betul mampu disiasati Pemkot Bandung dan Satgas Antirentenir. Sebab, para debitur yang terjerat hutang pinjol merupakan korban yang terkena sasaran promo melalui layanan digital atau aplikasi ponsel.
Kondisi ini, kata Tedy Rusmawan, terjadi di hampir seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Pemerintah pusat telah menetapkan darurat jerat pinjol. Kemudahan mengakses layanan digital menjadi salah satu pintu masuk godaan pinjol merangsek ke tengah publik, termasuk di tengah masa sulit pandemi.
“Di tingkat pusat sudah ada istilah darurat jerat pinjol dan dibentuk Satgas Waspada Investasi. Di Kota Bandung menjadi PR bagi kita terkait aplikasi yang bisa diunduh mudah ini. Perlu edukasi yang lebih gencar,” ujarnya.
