Network
"Bantuan sosial agar disiapkan untuk yang tidak terdata di DTKS, bukan hanya yang sudah ada dalam DTKS saja,” ujar Salmiah.
Ia pun berharap pemerintah melaksanakan aturan PPKM Darurat dengan bijak, tidak dengan ancaman pada masyarakat, agar tidak menjadi beban yang berat.
"Sosialisasikan penindakan kebijakan di masyarakat dengan bijak, tidak dengan ancaman, agar tidak menjadi beban. Sehingga masyarakat lebih memahami apa yang diterapkan pemerintah," kata Salmiah.
Selain itu, anggota DPRD Kota Bandung lainnya juga berharap pemerintah memperbaiki sistem Testing, Tracing, dan Treatment (3T) agar bisa data lebih terukur dalam melacak penyebaran Covid-19 di Kota Bandung.
Anggota DPRD Kota Bandung, Folmer Silalahi menyarankan agar dibuatnya simpul-simpul isoman hingga tingkat kelurahan.
Selain itu, Folmer berharap kebijakan larangan makan di tempat bagi UMKM di bidang kuliner yang buka malam hari bisa dilaksanakan dengan bijak.
Folmer memberikan lima langkah yang direkomendasikan kepada Pemkot Bandung. Pertama, perlunya perbaikan sistem koordinasi dan rujukan Faskes agar tepat sasaran. Kedua, perlu dibuat simpul-simpul isoman di setiap kecamatan dan kelurahan.
Ketiga, rumah sakitwajib menerima pasien Covid-19 cdengan kondisi sedang hingga berat.
Keempat, Pemerintah Bandung melalui Dinas Kesehatan membangun call center untuk konsultasi dengan dokter spesialis scara online untuk pasien Covid.
Kelima, perangkat RT dan RW diaktifkan untuk membantu melacak penyebaran Covid-19 dan menerapkan PPKM.
“Dalam penerapan kebijakan 5M, Gugus tugas Kota Bandung agar membuat data berbasis RT/RW, dan bagi UMKM yang melakukan pembukaan malam hari agar melakukan sistem takeaway," tutur Folmer.
