Network
Penutupan ruas jalan pada penerapan PPKM Darurat ini juga menurut Edwin masih perlu dikaji lagi, sehingga aturannya tidak hanya reaktif namun juga harus prediktif, atau terukur.
"PPKM darurat ini sebagai langkah pemerintah untuk mencegah. Termasuk mencegah kerumunan ini dampak tinggi penyebaran Covid-19. Namun, kebutuhan masyarakat harus dipenuhi juga, ada bantuan sosial dan sebagainya, dan akses pemenuhan berjalannya roda ekonomi perlu diatur dengan ketat. Pembatasan jalan, lebih diperhatikan pelaksanaan secara tepat," jelas Edwin.
Sejatinya di dalam aturan PPKM, ada usaha-usaha yang masih bisa buka, namun jalan masih banyak yang ditutup menghalangi kegiatan usaha tersebut, ini perlu dikoordinasikan lagi dengan polisi," tambahnya.
Sependapat dengan Edwin, Anggota DPRD Kota Bandung, Salmiah Rambe mengatakan fasilitas kesehatan di rumah sakit memang sangat perlu ditambahkan, melihat jumlah pasien yang semakin hari semakin banyak.
"Penambahan BOR (Bed Occupancy Rate) rumah sakit, termasuk di dalamnya stok oksigen, APD, dan berharap ada oksigen bagi masyarakat yang Covid-19, juga ambulans perlu ditambahkan lagi," kata Salmiah.
Seperti diketahui, tingkat keterisian tempat tidur atau BOR puluhan rumah sakit rujukan pasien Covid-19 di Kota Bandung sudah melebihi standar organisasi kesehatan dunia (WHO).
Penyediaan tempat tidur di 29 RS rujukan Covid-19 di Kota Bandung pada akhir Mei ada 1.400 tempat tidur dan meningkat menjadi 2.100 tempat tidur pada pertengahan Juni.
Selain itu, melihat begitu banyaknya masyarakat terdampak, DPRD Kota Bandung terus mendorong pemerintah agar cepat dalam memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.
