Network
Dalam penjelasannya, Ema menambahkan perlunya penyusunan anggaran atau biaya tidak terduga dalam rangka menangani musibah, seperti Covid-19.
“Rp47,11 triliun target pendapatan dalam keadaan normal. Begitu di perjalanan, refocusing 7 kali perubahan APBD murni untuk bencana kesehatan ini. Perpajakan hotel, PPJ, reklame, parkir, dan lain-lain masih belum selesai permasalahannya. Pendapatannya pun akhirnya sekitar Rp1,56 triliun. Maka dalam rangka penanganan Covid-19, perlu penanganan teknis kesehatan, jaring pengaman sosial (JPS), dan biaya Satgas Covid-19 atau gugus tugas," ucapnya.
Baca Juga: Mulai Naik Jelang Ramadhan 2021, Cek Harga Daging Sapi dan Ayam di Pasar Tradisional Kota Bandung
Anggota Pansus 1 DPRD Kota Bandung, Folmer Siswanto Silalahi mengatakan, capaian kinerja berdasarkan indikator yang dibuat dalam LKPJ perlu sama antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
"LKPJ merupakan kegiatan wajib tahunan. Bentuk laporan ini belum cukup. 81 rekomendasi sudah ditindaklanjuti, 44 on progress. Rekomendasi ini sebaiknya bisa diselesaikan 1 tahun sebelum LKPJ selanjutnya. Perhatikan juga nilai indikator yang dilakukan harus sama dengan OPD-OPD lain,” tuturnya.
Selain itu, anggota Pansus 1 Lainnya, Aan Andi Purnama mengatakan, perlunya membahas tolok ukur manfaat program kerja dalam LKPJ.
“Harus ada capaian kinerja berdasarkan tolok ukur. Tidak hanya output, tapi outcome. Apa dampak manfaat dari program kerja yang dilaksanakan bagi masyarakat Kota Bandung. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)-nya harus naik. Juga laju pertumbuhan ekonomi turun, maka harus diberdayakan tidak hanya jasa, tapi juga produksi,” tandas Aan.***
