PRFMNEWS - Perbedaan sikap antara Kepala Daerah dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung terkait imbauan kepada wisatawan saat libur panjang akhir tahun, mendapat sorotan Dewan.
Anggota Komisi B DPRD kota Bandung, Uung Tanuwidjaya mengatakan, dua pernyataan yang bertolak belakang dari pejabat sangat membingungkan banyak pihak. Hal ini menunjukkan buruknya komunikasi diantara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung.
“Mengenai dua anjuran yang berbeda sungguh membingungkan banyak pihak. Memang seperti ada dua kepentingan antara kepentingan ekonomi yang diwakili PAD, yang akan bertolak belakang dengan kesehatan yang diwakili keselamatan warga,” ujar Uung saat di hubungi, Kamis 3 Desember 2020.
Baca Juga: Kadisbudpar: Wisatawan Jangan Khawatir Datang ke Kota Bandung
Baca Juga: Yana Imbau Wisatawan Tak Kunjungi Kota Bandung Saat Libur Akhir Tahun
Uung sendiri menilai, imbauan menahan diri bagi wisatawan ke Kota Bandung tidak efektif. Jika pengawasan dilakukan secara baik, maka tidak ada ancaman dari wisatawan dari manapun.
Ia mengatakan, sebaiknya tudingan bahwa wisatawan menjadi penyebab meningkatnya penyebaran Covid-19 di Kota Bandung, hanya menjadi alasan atas ketidakmampuan Pemkot Bandung dalam melaksanakan pengawasan protokol kesehatan.
"Memang ada pandangan bahwa wisatawan yang datang akan membawa virus Covid-19 baik secara OTG atau langsung dalam keadaan sakit. Tapi itu hanya satu alasan saja kenapa Covid-19 di Kota Bandung semakin meningkat," kata Uung
Uung menyarankan Pemkot Bandung harus terlebih dahulu memperhatikan perilaku masyarakat Kota Bandung terhadap Covid-19. Menurutnya, masih banyak masyarakat Kota Bandung yang abai terhadap protokol kesehatan.
Baca Juga: Ridwan Kamil Minta Masyarakat Tahan Diri, Jangan Dulu Berwisata ke Zona Merah
"Masyarakat Bandung saja sampai detik ini masih banyak yang membandel dalam menerapkan Prokes," tuturnya.
Ia melanjutkan, Pemkot Bandung harus mampu memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Kota Bandung. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memberikan keterbukaan masif terhadap bahaya Covid-19.
"Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi yaitu informasi yang tidak sampai secara jelas, contohnya jumlah penderita Covid-19 dari Pusicov Kota Bandung dengan Pikobar Jabar saja beda jauh," katanya.
Politisi dari Partai Nasdem ini mencontohkan bagaimana kota Yogyakarta melakukan banyak hal dalam penanganan Covid-19 ini. Satu diantaranya, sosialisasi yang masif tentang berbagai hal menyangkut wabah ini, serta mudah di akses masyarakat.
Baca Juga: JPPR Sebut Wacana Tes Covid-19 Bagi Pemilih Hanya Menambah Ketakutan Datang ke TPS
"Harusnya seperti di daerah Yogyakarta, jumah penderita Covid dipasang di display di perempatan-perempatan jalan, sehingga masyarakat memiliki rasa takut bila melanggar 3M," ujarnya.
Masalah sanksi pun Uung juga meminta Pemkot Bandung lebih tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan di Kota Bandung. Dengan begitu, akan ada efek jera yang berujung pada peningkatan kedisiplinan.
"Aturan Prokes itu harus ditegakkan, bukan semata jadi slogan 3M tanpa dilakukan penegakan disiplin. Ini kan buat keselamatan bersama, dan harus masif, jangan bekerja berbasis laporan saja," pungkasnya.***