Network
PRFMNEWS - Masyarakat diminta tidak terprovokasi terkait kehalalan vaksin Covid-19 sebelum ada pernyataan resmi dari lembaga terkait.
Seperti diketahui Indonesia saat ini masih melakukan uji coba tahap 3 terhadap vaksin Sinovac. Selain itu, ada pula rencana vaksinasi kepada 9,1 juta warga dari tiga produsen vaksin luar negeri pada bulan ini, tapi nampaknya berpotensi ditunda.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad mengatakan, dalam menentukan halal atau tidaknya vaksin pemerintah pasti melibatkan berbagai organisasi keagamaan.
Baca Juga: Pemberian Vaksin November Mendatang Berpotensi Urung Terlaksana, Presiden: Keamanan Nomor Satu
"Pemerintah ingin ada keterbukaan informasi terkait produksi vaksin," ujar Rumadi, Kamis 5 November 2020 dikutip dari ANTARA.
Ia menjelaskan, vaksin merupakan ikhtiar untuk mencegah, bahkan mengobati penyakit. Karena itu, berbagai riset untuk mencari vaksin harus didukung, sebab hal itu sejalan dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW.
"Kata Rasul, likulli da’in dawaa’ atau setiap penyakit pasti ada obatnya, namun obat harus diupayakan dan dicari, tidak datang dengan sendirinya," ungkapnya.
Selain itu, para ulama yang terlibat diyakini mempunyai keahlian dan kearifan untuk tidak menghalangi penggunaan vaksin jika belum bisa dipastikan kehalalannya.
Baca Juga: Pemkot Bandung Lakukan Pemberian Vaksin Untuk Anak Usia SD Mulai Bulan Ini
