Network
PRFMNEWS – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai penerapan denda bagi warga yang tidak ingin di vaksin adalah langkah yang kurang bijak. Menurutnya, lebih baik pemerintah menggencarkan sosialisasi terkait pentingnya vaksin di masyarakat ketimbang menjatuhkan sanksi bagi para penolak vaksin.
Diketahui peraturan denda telah diterapkan di DKI Jakarta dan diatur dalam peraturan daerah (Perda) Penanggulangan Covid-19 DKI Jakarta. Di dalamnya, bagi warga yang menolak disuntikan vaksin bakal didenda sebesar Rp5 juta.
“Saya kira penerapan sanksi bagi masyarakat yang tidak ingin sanksi itu tidak arif. Lebih baik lagi jika pemerintah kita bisa memastikan seluruh masyarakat kita mau untuk mengikuti vaksin karena Covid-19 ini bukan musuh satu dua orang tapi musuh semuanya,” kata dia saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Sabtu 24 Oktober 2020.
Baca Juga: Serbu Promo Shopee Gajian Sale! Ada Promo Gratis Ongkir, Cashback Kilat 100%, Hingga Flash Sale 60RB
Ia menyatakan, jika pemerintah tidak memberikan edukasi dan sosialisasi yang masif dan seketika menerapkan denda maka timbul rasa ketidakadilan di masyarakat.
“Kalau ada Perda yang mengatur denda, saya kira itu adalah langkah terakhir bukan langkah pertama. Karena kalau sosialisasi-nya dijalankan dengan tidak benar dan kita menjatuhkan sanksi itu kan tidak adil,” ungkapnya.
Baca Juga: BPKN RI Minta Jabar Kaji Aspek Yuridis dan Sosiologis Jika Terapkan Denda Bagi Penolak Vaksinasi
Untuk itu, Saleh menyebut pemerintah seharusnya menyusun langkah-langkah sebelum membuat peraturan. Di antaranya, bekerja sama dengan produsen vaksin, sosialisasi keamanan dan kehalalannya hingga alat dan tenaga medis yang harus juga dipersiapkan.
“Kemudian sosialisasi terkait keamanannya, sosialisasi terkait kehalalannya. Karena biasanya terjadi masyarakat tidak mau ikut vaksin itu karena atas dasar pertimbangan kehalalan. Ini menjadi hal penting untuk dipertimbangkan,” kata Saleh.
