Network
PRFMNEWS – Pemerintah menjadwalkan sebanyak 9,1 juta orang warga negara Indonesia disuntik vaksin pada awal November 2020 mendatang.
Namun, karena adanya sejumlah proses keamanan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka pemberian vaksin pada jutaan orang Indonesia itu terancam batal terealisasi dalam waktu dekat.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mematuhi ketentuan yang sudah berlaku. Diketahui, BPOM membutuhkan waktu yang tidak singkat guna mengeluarkan izin emergency use authorization.
Baca Juga: Jusuf Kalla Berangkat ke Arab Bahas Pembangunan Museum Sejarah Nabi Terbesar di Dunia
"Beliau (presiden-red) mengatakan keamanan nomor satu. Saya kira pemerintah sangat menghormati aturan tadi," imbuhnya dilansir prfmnews.id dari ANTARA, Sabtu 24 Oktober 2020.
Sebelumnya vaksinasi ditargetkan terlaksana pada minggu kedua bulan November sebab vaksin sudah diterima pemerintah Indonesia. Namun, sesuai dengan peraturan yang ada, barang yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar dari BPOM.
"Tadi Presiden telepon saya, tadinya rencana minggu kedua November, karena barangnya (vaksinnya-red) sudah dapat. Tapi bisa saja tidak kesampaian minggu kedua November, bukan karena barangnya. Barangnya sudah siap, tetapi adalah emergency use authorization itu belum bisa dikeluarkan BPOM karena ada aturan-aturan atau step-step yang harus dipatuhi," jelasnya.
Baca Juga: Jelang Libur Panjang Akhir Oktober, Pengelola Wisata di Lembang Siapkan Protokol Kesehatan Ketat
Adapun, Kelompok orang yang akan disuntik vaksin adalah mereka dengan kategori berisiko tinggi tertular virus corona tipe SARS-CoV-2. Kelompok pertama yang mendapat vaksin corona adalah tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan penanganan pasien Covid-19, dan tenaga laboratorium yang terlibat dalam pemeriksaan untuk mendeteksi penularan Covid-19.
