Network
PRFMNEWS - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah dan jajaran Forkopimda seluruh Indonesia harus kompak mengantisipasi segala potensi kerawanan yang mungkin terjadi.
Terlebih, sebentar lagi akan ada libur panjang cuti bersama dan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Belum lagi potensi bencana hidrometeorologi dan potensi kerawanan lainnya.
Seperti diketahui, minggu depan ada cuti bersama dan juga ada libur panjang. Untuk hari liburnya, ada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Sementara untuk cuti bersama, seperti yang telah diatur dalam SKB 3 Menteri disebutkan ada 2 hari cuti bersama dalam rangka Maulid Nabi, yaitu tanggal 28 dan 30 Oktober.
Baca Juga: Mudahnya Transfer Saldo ShopeePay, Ikuti 5 Langkah Ini
“Jadi otomatis ada 3 hari libur, hari Rabu, Kamis dan Jumat. Tiga hari libur ini berdekatan dengan 2 hari yang biasanya juga itu libur, yaitu Sabtu dan Minggu tanggal 31 Oktober dan tanggal 1 November. Kemudian tanggal 26 dan 27 Oktober itu adalah hari kejepit. Bisa saja mungkin ada yang mengambil cuti di situ, sehingga bisa berangkat duluan bahkan mungkin dari Jumat sore tanggal 23 Oktober besok, Sabtu, Minggu," katanya dalam siaran pers, Kamis 22 Oktober 2020.
Oleh karena hari libur ini cukup panjang, perlu ada antisipasi untuk pengamanan- pengamanannya, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19. Antisipasi ini untuk menjaga arus mudik, arus lalu lintas, mobilitas masyarakat yang tinggi, baik yang ingin pulang kampung atau yang mau berlibur ke tempat tujuan wisata.
“Ini tentunya berpotensi menimbulkan kerawanan di bidang lalu lintas, baik darat, laut maupun udara. Ini yang perlu diantisipasi oleh semua stakeholder, baik di pusat dan daerah,” jelasnya.
Baca Juga: Mendagri: Daerah yang Ada Laporan Pelanggaran Protokol Kesehatan, Berarti Pengendaliannya Gagal
Tito juga menyinggung soal potensi kerawanan yang dipicu oleh bencana hidrometeorologi. Sebab, BMKG telah memperingatkan kemungkinan akan banyak terjadi bencana alam hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor.
Ia minta semua stakeholder, baik di pusat dan daerah untuk mempersiapkan diri dan mengantisipasinya. Potensi kerawanan lainnya adalah yang muncul dari tahapan Pilkada.
Khusus untuk mencegah potensi kerawanan Pilkada, kata Mendagri, digunakan dua rem. Dua rem itu, rem dalam dan rem luar. Rem luarnya adalah KPU, Bawaslu dan Forkopimda yang mesti tegas menegakkan aturan-aturan agar tidak terjadi kerumunan dalam tahapan Pilkada.
Baca Juga: Salah Satu Guru di Bandung Ini Harap Ade Londok Hilangkan Kata-kata Kasar saat Memproduksi Konten
"Yang kedua adalah rem dalam itu Bapak Menkopolhukam mengumpulkan semua Sekjen partai politik dan kemarin seluruh pasangan calon kita kumpulkan dan meminta mereka, bahkan sudah ada instruksi dari parpol untuk tidak boleh melakukan pelanggaran protokol kesehatan, terutama kerumunan yang melampaui PKPU dan mereka juga akan memberikan sanksi," katanya.
Rem luar dan rem dalam ini, lanjut Mendagri harus bekerja simultan. Dalam pelaksanaannya di lapangan, sudah membuahkan hasil. Sebab dari data yang ada, dari 9.189 pertemuan terbatas sesuai PKPU yang diperbolehkan, hanya 256 pertemuan yang melebihi 50 peserta atau hanya 2,7 persen saja.
Baca Juga: Lihat Langsung Lokasi Padaringan TV Satelit 132, Begini Kata Anggota DPRD Kota Bandung
"Mudah-mudahan dengan rapat ini rekan-rekan Forkompinda semua setelah ini mohon untuk melakukan rapat identifikasi potensi kerawanan penularan di daerah masing-masing. Bagaimana mencegah, ada mekanisme Kampung tangguh, Desa tangguh, RT tangguh, RW tangguh dan lain-lain," jelas Tito.
Begitu juga dalam mengantisipasi supaya tidak terjadi banjir. Semua harus berusaha untuk mencegah itu. Atau antisipasi supaya tidak terjadi kerumunan karena mobilitas masyarakat cukup tinggi di masa liburan.***
