Network
Tito juga menyinggung soal potensi kerawanan yang dipicu oleh bencana hidrometeorologi. Sebab, BMKG telah memperingatkan kemungkinan akan banyak terjadi bencana alam hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor.
Ia minta semua stakeholder, baik di pusat dan daerah untuk mempersiapkan diri dan mengantisipasinya. Potensi kerawanan lainnya adalah yang muncul dari tahapan Pilkada.
Khusus untuk mencegah potensi kerawanan Pilkada, kata Mendagri, digunakan dua rem. Dua rem itu, rem dalam dan rem luar. Rem luarnya adalah KPU, Bawaslu dan Forkopimda yang mesti tegas menegakkan aturan-aturan agar tidak terjadi kerumunan dalam tahapan Pilkada.
Baca Juga: Salah Satu Guru di Bandung Ini Harap Ade Londok Hilangkan Kata-kata Kasar saat Memproduksi Konten
"Yang kedua adalah rem dalam itu Bapak Menkopolhukam mengumpulkan semua Sekjen partai politik dan kemarin seluruh pasangan calon kita kumpulkan dan meminta mereka, bahkan sudah ada instruksi dari parpol untuk tidak boleh melakukan pelanggaran protokol kesehatan, terutama kerumunan yang melampaui PKPU dan mereka juga akan memberikan sanksi," katanya.
Rem luar dan rem dalam ini, lanjut Mendagri harus bekerja simultan. Dalam pelaksanaannya di lapangan, sudah membuahkan hasil. Sebab dari data yang ada, dari 9.189 pertemuan terbatas sesuai PKPU yang diperbolehkan, hanya 256 pertemuan yang melebihi 50 peserta atau hanya 2,7 persen saja.
Baca Juga: Lihat Langsung Lokasi Padaringan TV Satelit 132, Begini Kata Anggota DPRD Kota Bandung
"Mudah-mudahan dengan rapat ini rekan-rekan Forkompinda semua setelah ini mohon untuk melakukan rapat identifikasi potensi kerawanan penularan di daerah masing-masing. Bagaimana mencegah, ada mekanisme Kampung tangguh, Desa tangguh, RT tangguh, RW tangguh dan lain-lain," jelas Tito.
Begitu juga dalam mengantisipasi supaya tidak terjadi banjir. Semua harus berusaha untuk mencegah itu. Atau antisipasi supaya tidak terjadi kerumunan karena mobilitas masyarakat cukup tinggi di masa liburan.***
