Network
PRFMNEWS - Selasa 20 Oktober 2020 besok, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin genap satu tahun.
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah memberikan sejumlah catatan terkait satu tahun masa kepemimpinan Jokowi-Maruf.
Baca Juga: Waspada Norovirus, Kasusnya Sudah Mulai Bermunculan di Indonesia
Mengenai peningkatan sumber daya manusia (SDM), Ledia menilai di masa satu tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf, kualitas dan daya saing SDM Indonesia masih rendah.
Dia pun sedikit menyinggung slogan Jokowi terkait "Indonesia Maju SDM Unggul". Menurutnya, slogan tersebut belum berhasil karena persoalan dasar dalam upaya peningkatan SDM belum diselesaikan.
"Persoalan dasar kita belum selesai, rata-rata lama sekolah anak Indonesia masih 8,9 tahun, artinya ga selesai SMP. Kalau begitu, tentu bisa melihat kemampuan mereka untuk bisa bersaing dengan orang lain seperti apa." katanya saat On Air dI Radio PRFM 107.5 News Channel, Senin 19 Oktober 2020.
Baca Juga: Waspada! Pulang Tengah Malam, Warga Bandung Ini Nyaris Jadi Korban Begal
Rendahnya kualitas SDM dikhawatirkan membuat anak bangsa tidak mampu bersaing, apalagi dengan lebih mudahnya Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk dan bekerja di Indonesia.
"Ketika kita tidak menguatkan (SDM) ditambah dengan peluang masuknya TKA ke Indoneisa cukup banyak dan lebih longgar peraturannya, berarti memperkecil peluang mereka untuk bisa bekerja di negerinya sendiri," katanya.
Catatan penting yang harus segera diperbaiki Jokowi lainnya kata dia adalah belum optimalnya peran pembantu presiden dari mulai menteri sampai pejabat publik lainnya.
"Bagaimana pak Jokowi bisa memenej semua pembantunya dari menteri atau jabatan publik lainnya untuk bisa bersinergi memperjuangkan apa yang sudah dicanangkan," kata Ledia.
Baca Juga: DPT Pilkada Kabupaten Bandung Sudah Diperbaiki, Kini Tak Ada Lagi Pemilih Ganda dan WNA
Selain itu dia juga mengatakan bahwa kepatuhan dalam menjalankan hukum di masa kepemimpinan satu tahun Jokowi-Maruf belum tegak.
"Upaya dalam menyusun regulasi perundang-undangan juga belum tertib," katanya.***
