Network
PRFMNEWS - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin genap satu tahun pada Selasa 20 Oktober 2020 besok.
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah memberikan sejumlah catatan terkait satu tahun masa kepemimpinan Jokowi-Maruf.
Menurut Ledia, catatan penting yang harus segera diperbaiki Jokowi adalah belum optimalnya peran pembantu presiden dari mulai menteri sampai pejabat publik lainnya.
"Bagaimana pak Jokowi bisa memenej semua pembantunya dari menteri atau jabatan publik lainnya untuk bisa bersinergi memperjuangkan apa yang sudah dicanangkan," kata Ledia saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Senin 19 Oktober 2020.
Baca Juga: Waspada Norovirus, Kasusnya Sudah Mulai Bermunculan di Indonesia
Baca Juga: Waspada! Pulang Tengah Malam, Warga Bandung Ini Nyaris Jadi Korban Begal
Selain itu dia juga mengatakan bahwa penegakan dan kepatuhan dalam menjalankan hukum di masa kepemimpinan satu tahun Jokowi-Maruf belum tegak.
"Upaya dalam menyusun regulasi perundang-undangan juga belum tertib," katanya.
Dia menambahkan, dalam menghadapi tantangan global, Presiden Jokowi harus tetap memberikan keberpihakan terhadap rakyat. Pemerintah kata dia, harus berpihak terhadap kemandirian ekonomi bangsa.
"Pemerintah harus berpihak terhadap kemandirian ekonomi bangsa terutama yang dijalankan oleh UMKM, nelayan, petani, dan bagaimana keberpihakan terhadap pekerja," katanya.
Baca Juga: Update 19 Oktober, Tiga Kecamatan di Kota Bandung Nol Kasus Positif Aktif Corona
Baca Juga: 4 Laga Ini Disiarkan di SCTV, Berikut Jadwal Lengkap Liga Champions 2020/21 Fase Grup Pekan Ini
Sementara mengenai peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) ia sedikit menyinggung slogan Jokowi terkait "Indonesia Maju SDM Unggul". Menurutnya, slogan tersebut belum berhasil karena persoalan dasar dalam upaya peningkatan SDM belum diselesaikan.
"Persoalan dasar kita belum selesai, rata-rata lama sekolah anak Indonesia masih 8,9 tahun, artinya ga selesai SMP. Kalau begitu, tentu bisa melihat kemampuan mereka untuk bisa bersaing dengan orang lain seperti apa." katanya.
Rendahnya kualitas SDM dikhawatirkan membuat anak bangsa tidak mampu bersaing, apalagi dengan lebih mudahnya Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk dan bekerja di Indonesia.
"Ketika kita tidak menguatkan (SDM) ditambah dengan peluang masuknya TKA ke Indoneisa cukup banyak dan lebih longgar peraturannya, berarti memperkecil peluang mereka untuk bisa bekerja di negerinya sendiri," katanya.***
