Network
PRFMNEWS - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung menemukan sebanyak 4.000 lebih pemilih ganda yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung.
Tak hanya itu, Bawaslu Kabupaten Bandung pun menemukan adanya pemilih yang berkebangsaan asing atau WNA.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia mengatakan, temuan adanya pemilih ganda dan WNA yang masuk DPT sudah diperbaiki oleh KPU. Kini tak ada lagi pemilih ganda dan WNA yang masuk DPT Pilkada Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Ada Pemain Positif Corona, Timnas Indonesia U-19 Batal Lawan Bosnia Herzegovina
Sebelumnya pihaknya sudah memberikan rekomendasi perbaikan DPT kepada KPU.
"Pas pleno kemarin, DPT untuk Pilkada (Kabupaten Bandung) kami yakini sudah lebih baik dibandingkan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan), dan DPS (Daftar Pemilih Sementara)," kata Hedi saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Senin 19 Oktober 2020.
Baca Juga: Peta Terbaru Sebaran Corona di Kabupaten Bandung, Baleendah Jadi Penyumbang Tertinggi
Hedi mengatakan, adanya pemilih ganda dan WNA yang masuk DPT Pilkada Kabupaten Bandung terjadi karena human error.
"Alasannya macam-macam, paling besar karena human error," katanya.
Selain adanya temuan pemilih ganda dan WNA yang masuk DPT Pilkada Kabupaten Bandung, Hedi mengatakan pihaknya masih banyak menemukan pelanggaran kampanye.
Pelanggaran tersebut di antaranya melibatkan anak-anak, ibu hamil dan dihadiri massa lebih dari 50 orang.
"Untuk pelanggaran kampanye yang melibatkan anak-anak terjadi di dua paslon, untuk yang dihadiri massa lebih dari 50 orang di semua paslon," katanya.
Baca Juga: Waspada! Pulang Tengah Malam, Warga Bandung Ini Nyaris Jadi Korban Begal
Lebih lanjut dia mengatakan, Bawaslu bersama tim Satgas Covid-19 Kabupaten Bandung sudah berkoordinasi untuk mengawal agar Pilkada Kabupaten Bandung tidak menjadi klaster baru penyebaran Corona.
Oleh karenanya di setiap tahapan Pilkada Kabupaten Bandung, Bawaslu melakukan pengawasan secara ketat, dari mulai aturan Pilkada sampai protokol kesehatan.
"Kita terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan aparat polisi, Satpol PP dan tim Satgas Covid-19 lain," katanya.***
