Network
PRFMNEWS – Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti menyangkan kepolisian yang mengancam tak mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi para pelajar yang ikut aksi demonstrasi yang berbuntut rusuh.
Menurut Retno, yang dilakukan kepolisian tersebut melanggar hak anak. Terlebih, sejumlah pelajar yang dibawa ke mako Polda Metro Jaya dikatakan Retno sebagian besar diamankan saat sebelum sampai lokasi demo di Jakarta.
“Mayoritas anak yang dari data kami itu di Polda Metro Jaya juga yang ada banyak yang ikut-ikutan dan yang diamankan itu sebelum sampai lokasi,” jelas Retno saat on air di Radio PRFM Bandung 107,5 News Channel, Rabu 14 Oktober 2020.
Baca Juga: Sosiolog Khawatirkan Adanya ‘Labeling Susah Cari Kerja' Jika Pelajar Diancam Sulit Dapat SKCK
Karenanya ia meminta petugas untuk melihat dalam perspektif anak. Dengan demikian tak ada hak anak yang terlanggar.
“Menurut saya ini melanggar hak anak dengan mengancam tidak mengeluarkan (SKCK-red), tidak mendapat kerja. Ini akan membahayakan menurut kami, karena perspektifnya mestinya punya perspektif anak dan itu pakai peraturan,” ungkapnya.
Ia pun mempertanyakan dugaan pelanggaran yang dituduhkan pada anak tersebut. Menurutnya, anak yang ditangkap di sebelum sampai lokasi aksi demo tak memiliki kesalahan apapun.
Baca Juga: Pelajar Ikut Unjuk Rasa Terancam Sulit Dapat SKCK, Pengamat: Mematikan Generasi Masa Depan
“Akhirnya anak-anak ini tidak melakukan kesalahan tapi mereka dicatat sebagai melakukan perbuatan kriminal. Kalau mengungkapkan pendapat adalah perbuatan kriminal, apa dasar yang digunakan?,” jelas Retno.
