Network
PRFMNEWS – Pada saat aksi demonstrasi penolakan pengesahan UU Cipta Kerja yang dilakukan pada beberapa waktu lalu, sejumlah pelajar terlihat ikut terlibat.
Bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari tahun 2017 s.d. 2019 pelibatan anak dalam kontestasi politik khususnya dalam kampanye Pilpres dan Pilkada terus meningkat. Namun di lapangan, fenomena terkait adanya anak-anak dalam aksi demonstrasi penolakan RUU, seperti RKUHP, RUU KPK, RUU HIP, dan Undang Undang Cipta Kerja cenderung lebih banyak.
Menanggapi hal itu, Sosiolog dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Ari Ganjar menilai keterlibatan anak dalam dunia politik memunculkan dua perspektif. Di antaranya persepsi positif dan negatif.
Baca Juga: KPAI Sayangkan Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta Hari Ini Libatkan Anak-anak
Positifnya, lanjut Ganjar, anak-anak yang sudah mendapatkan pendidikan politik seperti berdemokrasi di kelas bisa menjadi lebih perhatian terhadap masalah di sekitarnya. Karena menurut Ganjar, politik adalah mengurus urusan bersama-sama.
“Ketika mereka melek politik mereka ada perhatian, keinginan untuk mengurus urusan-urusan bersama. Ketika ada yang tidak beres, mereka tergerak untuk sama-sama memperbaiki. Jadi di satu sisi dilihat dari pandangan positif itu mereka melek dengan masa depan mereka sendiri,” jelasnya saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Rabu 14 Oktober 2020.
Di samping itu, terlibatnya anak di bawah umur dalam aksi massa kemarin memunculkan sisi negatif. Ari menuturkan, adanya aksi tersebut bisa membuat anak mudah tersulut terlibat dalam aksi yang cenderung merugikan.
Baca Juga: Apple Rilis iPhone 12, Paling Murah Dibanderol dengan Harga Rp11,8 Juta
“Di sisi lain, ada yang beranggapan bahwa ini merupakan sesuatu yang tidak baik. Ketika misalnya ini ditunggangi, dieksploitasi oleh pihak tertentu, sehingga mereka mudah untuk disulut terlibat dalam kekerasan, vandalisme, anarkisme dan terdorong pada perilaku destruktif,” tutur Ari.
