Network
/photo/2020/10/05/1638701679.jpg)
PRFMNEWS - Kredibilitas Presiden Joko Widodo di mata masyarakat kembali dipertaruhkan dalam pro kontra UU Cipta Kerja yang baru disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI, Senin 5 Oktober 2020.
Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin menuturkan, kunci terakhir yang dapat membatalkan UU Cipta Kerja saat ini berada di tangan Presiden Jokowi, jika memang mendengar masukan dan desakan-desakan dari serikat pekerja.
"Kunci terakhir bola ini ada di tangan Presiden, kami harap presiden tidak menyetujui karena dengan adanya desakan dan masukan dari para pekerja, artinya Presiden bisa membatalkan UU Cipta Kerja ini," ujar Didi saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Selasa 6 Oktober 2020.
- Baca Juga: Sah Jadi Undang-Undang, Pembahasan Ciptaker Dinilai Kurang Membuka Ruang Dialog
- UU Cipta Kerja Disahkan, Ida Fauziyah Tulis Surat Terbuka: Saya Berupaya Mencari Titik Keseimbangan
UU Cipta Kerja dinilai terlalu dipaksakan dan terburu-buru, apalagi di tengah kondisi saat ini yang seharusnya berfokus terhadap percepatan penanganan Covid-19. Menurutnya, Demokrat sejak awal sudah menolak usulan pengesahan karena dibuat tergesa-gesa.
"Apalagi sekarang ada Covid-19 telah mengakibatkan kerugian bagi kita semua yang luar biasa, tidak hanya kematian dan kerugian di kesehatan tapi juga perekonomian yang rusak, salah satu yang tertimpa dahsyat adalah pekerja dimana pengangguran meningkat tajam, kemiskinan meningkat," jelasnya.
Didi heran di tengah musibah yang dihadapi bangsa malah tergesa-gesa merancang UU, dan ternyata banyak hal yang belum disepakati para pekerja karena dianggap merugikan.
Padahal Fraksi Demokrat DPR RI sudah meminta untuk menunda pengesahan untuk bisa melakukan pendalaman dengan menyerap aspirasi lebih luas dari serikat pekerja. Tetapi ternyata tidak diindahkan oleh fraksi partai-partai lain yang menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja, bahkan pimpinan dewan terkesan dikejar target.
Baca Juga: Minta Buruh Pertimbangkan Ulang Mogok Nasional Besok, Menaker: Mari Bicara di Meja Dialog
"Padahal kita tetap minta ruang aspirasi, minta waktu cukup untuk ditunda dulu untuk kita fokus perang terhadap corona, agar bisa menyerap aspirasi dari para buruh dan pekerjam" imbuhnya.
