Network
Menurut dia, teknologi kecerdasan buatan akan berguna untuk untuk memantau potensi bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, dan meminimalisasi risiko bencana.
Arahan kedua, Ma'ruf meminta agar dapat dilakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid. Kemudian hasil dari pemetaan tersebut diintegrasikan dalam perencanaan dan implementasi terkait penataan ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.
"Hal ini menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada, sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru," sebut Wapres.
Baca Juga: BNPB Berikan Uang Rp150 Juta untuk Penanggulangan Bencana Angin Puting Beliung di Bandung
Ketiga, Wapres menekankan pelayanan kebencanaan perlu diperkuat. Hal tersebut bisa dilakukan melalui penguatan kelembagaan BPBD, baik dalam hal kewenangan, kompetensi sumber daya manusia, logistik, dan peralatan.
Arahan selanjutnya yang keempat, Ma'ruf meminta agar diterapkannya kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana.
“Perlu dipastikan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah secara proporsional, dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang,” paparnya.
Adapun arahan terakhir, Wapres berpesan untuk dapat menyusun dan merencanakan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih.
Ia meminta adanya skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah.
“Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana untuk daerah, yang disesuaikan dengan tingkat risikonya," tutur Ma’ruf. ***
