Network
PRFMNEWS - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pembiayaan pemerintah untuk menghapuskan program vaksinasi COVID-19 berakhir pada 31 Desember 2023.
Menurut Budi, program vaksinasi gratis ini akan terus berjalan hingga benar-benar akhir tahun 2023.
"Kami diminta sampai akhir tahun ini (biaya vaksinasi) masih ditanggung negara," kata Budi Gunadi Sadikin, mengutip dari ANTARA, Selasa 25 Juli 2023.
Baca Juga: Menkes Sebut Vaksin Gratis Covid-19 Disetop 31 Desember, Kecuali bagi 2 Kategori Masyarakat ini
Hal ini tentu menjadi berita menyenangkan karena Indonesia berhasil menangani kasus COVID-19.
Menkes mengatakan, kelompok masyarakat berisiko tinggi dan penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan akan dibebaskan dari pemberian vaksinasi COVID-19 berbayar mulai awal tahun 2024.
"Kebijakan pemerintah arahnya jika ini beresiko tinggi dan dia sudah dicover BPJS Kesehatan, dia masuk ke situ. Kalau belum, masih beli sendiri normal seperti layanan kesehatan lainnya," katanya.
Baca Juga: Komentar Luhut Saat Namanya Disebut akan Gantikan Airlangga Hartarto Jadi Ketua Umum Golkar
Vaksin covid-19 tetap dibutuhkan
Ia mengatakan, vaksinasi COVID-19 tetap dibutuhkan meskipun Indonesia telah memasuki era endemi yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada 21 Juni 2023.
Tujuannya, agar mencegah penularan COVID-19 serta terhindar dari gejala berat saat terinfeksi, sehingga tidak perlu menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
"Ini sama dengan meningitis, kalau masih perlu diberikan secara rutin, diberikan kepada siapa? Ya orang yang beresiko tinggi," ujarnya.
Menkes Budi memastikan vaksinasi gratis COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia tahun ini masih berlaku hingga 31 Desember 2023.
Baca Juga: Kebun Binatang Bandung Tetap Beroperasi Meski Lahan Disegel, Ema Sumarna: Sementara akan Gratis
Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan aturan terbaru terkait vaksinasi gratis mulai 1 Januari 2024, hanya menyasar kelompok masyarakat berisiko tinggi dan peserta PBI BPJS Kesehatan.
Sejumlah kelompok berisiko tinggi yang dimaksud antara lain kelompok lansia dengan penyakit penyerta, dewasa muda dengan penyakit penyerta, terutama obesitas, dan pengidap HIV.
"Kami sedang menyusun regulasi berupa regulasi dari Menteri Kesehatan terkait Perpres baru untuk masa endemik. Targetnya 1 Januari 2024 sudah bisa dilaksanakan," pungkasnya.***
