Network
PRFMNEWS - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk memberikan edukasi politik masif kepada masyarakat dan para kontestan politik mengingat suhu politik akan menghangat jelang Pemilu 2024.
Selain itu, Jokowi juga menilai edukasi politik penting agar masyarakat dan kontestan tidak terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat.
Hal ini disampaikan Presiden ketika memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas tentang persiapan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 bersama jajarannya di Istana Kepresidenan Bogor, pada Minggu, 10 April 2022.
Baca Juga: 4 Tuntutan Demo Mahasiswa BEM SI 11 April 2022 di Gedung DPR Jakarta, Tak Lagi Ditujukan ke Jokowi?
"Saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA, saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024," tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta agar alokasi dana untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dapat segera diputuskan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, anggaran pemilu dan pilkada serentak tersebut diperkirakan mencapai Rp110,4 triliun.
Baca Juga: Presiden Tegaskan Pemilu 2024 Tetap 14 Februari, Jokowi: Sudah Jelas, Jangan Ada Spekulasi Lagi
Baca Juga: Jokowi Minta Regulasi Pemilu dan Pilkada 2024 Segera Diselesaikan Secara Mendetail
"Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp110,4 triliun, KPU dan Bawaslu. KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslunya Rp33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap," lanjutnya.
Selain itu, Kepala Negara juga mengarahkan agar pejabat bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang masa jabatannya akan berakhir pada 2022 segera disiapkan dan diseleksi dengan baik.
