Network
PRFMNEWS - Carut-Marut minyak goreng belum juga selesai, sejak Januari 2022 mulai bermasalah.
Berbagai kebijakan dan cara untuk stabilkan minyak goreng belum juga berhasil.
Minyak goreng masih mahal dan terjadi kelangkaan di berbagai daerah.
Pemerintah akhirnya membuat kebijakan terbaru, yaitu menaikan Domestic Market Obligation (DMO) dan perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca Juga: Jarang Disadari, ini Tanda Kamu Harus Didetox untuk Keluarkan Racun dalam Tubuh
Kebijakan tersebut dianggap akan mampu menstabilkan minyak goreng.
Pengamat Ekonomi dan Politik, Said Didu menilai langkah tersebut sudah tepat, namun ada yang salah.
"Perubahan kebijakan DMO plus HET yang menjadi kebijakan subsidi sdh tepat. Yang salah adalah melepaskan harga minyak goreng ke mekanisme pasar sblm minyak goreng subsidi tersedia sehingga harga melonjak," tulis Sadi Didu, dalam akun Twitter yang dikutip prfmnews.id, Kamis, 17 Maret 2022.
Pada akhirnya ini yang menyebabkan minya goreng menjadi melonjak harganya, karena mekanisme pasar yang bermain.
Perubahan kebijakan DMO plus HET menjadi kebijakan subsidi sdh tepat. Yang salah adalah melepaskan harga minyak goreng ke mekanisme pasar sblm minyak goreng subsidi tersedia sehingga harga melonjak.— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) March 17, 2022
Baca Juga: Penuhi Panggilan Terkait Kasus Doni Salmanan, Rizky Febian Bungkam Saat Tiba di Bareskrim
Fenomena ini yang menurut Said Didu bukti nyata Oligarki dalam suatu negara.
Dia tegas katakan jika Oligarki bermain untuk pangan maka minyak goreng saat ini adalah fakta yang nyata.
"Kasus minyak goreng menjadi bukti betapa bahayanya jika pangan dikuasai oleh segelintir orang yg menjadi bagian dari oligarki," ungkap Said Didu.
Karena itulah sebenarnya menurut dia, cara yang aman untuk rakyat Indonesia ialah kehadiran negara dalam urusan pangan.
"Negara harus hadir mengamankan pangan lewat BUMN," sambung Said Didu yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN.
Menyinggung kehadiran negara, dia juga mempertanyak satu badan negara yang absen dalam masalah minyak goreng.
Badan Urusan Logistik (Bulog) dipertanyakan kehadirannya oleh Said Didu saat minyak goreng tengah bermasalah.
Said khawatir absennya Bulog akibat utang pemerintah ke lembaga tersebut.
"Saya juga heran kenapa pemerintah ga menugaskan Bulog. Semoga bukan karena banyaknya utang pemerintah ke Bulog," tulis dirinya.
Masalah minyak goreng juga ditambah dengan kehadiran biodiesel yang sedang digalakan pemerintah.
Baca Juga: Penuhi Panggilan Terkait Kasus Doni Salmanan, Rizky Febian Bungkam Saat Tiba di Bareskrim
Diketahui bahwa 30 persen dari dari biosolar (turunan biodiesel) merupakan berbahan Crude Palm Oil (CPO) yang merupakan bahan yang sama untuk minyak goreng.
Said Didu juga menambahkan angka subsidi untuk CPO biodiesel memang terus naik tiap tahunnya.***
