Network
PRFMNEWS - Serangan Umum 1 Maret kini menjadi 'buah bibir' karena Keputusan Presiden (Keppres) Nomor Tahun 2022.
Dalam Keppres tersebut dianggap ada perubahan fakta sejarah tentang Serangan Umum 1 Maret.
Menurut Fadli Zon, informasi yang benar mengenai Serangan Umum 1 Maret sangat penting karena berbicara tentang sejarah bangsa.
Sebelumnya, Fadli Zon menjadi orang yang paling lantang meminta Keppres tersebut dilakukan revisi.
Baca Juga: Kota Pelabuhan Mariupol Ukraina Memulai Evakuasi dari Invasi Rusia
Bahkan politisi Partai Gerindra tersebut terlibat perseteruan sengit dengan Mahfud MD melalui Twitter.
Terakhir, Fadli Zon menganggap keliru pernyataan Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Keliru @humas_jogja. Menteri Pertahanan ketika itu dirangkap Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sbg Kepala Pemerintahan, Sjafroeddin Prawiranegara. Kabinet Hatta sdh berakhir dg penangkapan Soekarno-Hatta-Sjahrir-H Agus Salim. Dibentuklah Kabinet PDRI," ucap Fadli Zon dalam Twitter.
Sebelumnya, melalui Twitter Humas Pemda DIY mencuitkan tentang perancang Serangan Umum 1 Maret.
"Serangan Umum 1 Maret 1949 digagas oleh Menteria Pertahanan Indonesia sekaligus Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan dipimpin oleh Panglima Besar Jendral Soedirman, serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta. #SO1Maret," tulis Humas Pemda DIY.
Baca Juga: TNI Polri dan Pemerintah Desa Patungan Dirikan Rumah Layak Huni Bagi Warga di Lembang Bandung Barat
Hal tersebut yang dianggap keliru oleh Fadli Zon.
"Soekarno-Hatta ditawan Belanda tak ada peran dlm Serangan Umum 1 Maret 1949.Tak ada data menyetujui apalagi menggerakan. Sri Sultan HB IX berperan besar bersama Jend.Soedirman, Letkol Soeharto n tentu dibawah PDRI (emergency government) yg beribukota di Bukittingi," kata Fadli Zon.
Bersuaranya Humas Pemda DIY memang tak lepas dari ajakan Fadli Zon untuk berdebat terbuka dengan Mahfud MD.
Menkopolhukam tersebut kemudian mempersilahkan Fadli Zon untuk juga komunikasi dengan pihak Pemda DIY.
Fadli Zon secara tegas meminta Keppres tersebut untuk dilakukan revisi, karena dianggap membelokan sejarah.
Baca Juga: Dunia Bersuara, PBB Melakukan Pemungutan Suara untuk Kecam Rusia atas Invasi Ukraina
Anggota DPR RI tersebut merasa yakin karena pernah meneliti tentang PDRI dan juga studi Doktornya yang mengambil tentang sejarah.
Polemik ini masih bergulir, beberapa tokoh juga ikut bersuara. Rizal Ramil termasuk yang juga mengomentari hal tersebut, yang juga menganggap kekeliruan.
