Fahri menilai sejarah itu harus ditulis sejarawan, orang yang memang mempelajari sejarah sebagai keilmuan.
"Jika sejarah tidak lagi ditulis oleh sejarawan tetapi ditulis dengan tinta penguasa maka kita akan menyaksikan sejarah yang akan direvisi berkali-kali," tulis Fahri Hamzah dalam akun Twitter @Fahrihamzah.
Bahkan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut terlibat adu argumen dengan Menkopolhukam, Mahfud MD.
Baca Juga: Timeline Kejadian Penting Sebelum Konflik Rusia dan Ukraina Pecah
Mahfud melontarkan ucapan bahwa bukan Fadli Zon yang menentukan sejarah.
"Penentu kebenaran sejarah bukan Fadli Zon!," kata Mahfud MD, dalam kutipan di Twitter milik Fadli Zon.
Mahfud MD juga memberikan pembelaan atas Keppres tersebut. Dia sedikit merinci tentang suatu peranan seseorang.
"Betul. Di dalam konsiderans ditulis nama HB IX, Soekarno, Hatta, Sudirman sebagai penggagas dan penggerak. Peranan Soeharto, Nasution, dll ditulis lengkap di Naskah Akademik. Sama dengan naskah proklamasi 1945, hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya," ucap Mahfud MD melalui akun miliknya @mohmahfudmd.
Fadli Zon menganggap Keppres tersebut membelokan sejarah. Dia juga menilai jika akhirnya sejarah adalah selera penguasa.